Saturday, 8 Rabiul Akhir 1440 / 15 December 2018

Saturday, 8 Rabiul Akhir 1440 / 15 December 2018

Pemilu Turki Digelar Hari Ini, Tantangan Besar Adang Erdogan

Ahad 24 Jun 2018 08:50 WIB

Red: Nur Aini

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

Foto: PA-EFE/KAYHAN OZER
Erdogan memajukan jadwal pemilu dari seharusnya pada 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, ISTAMBUL -- Rakyat Turki akan memilih presiden baru dan anggota parlemen, Ahad (24/6). Pemilihan itu diyakini merupakan tantangan terberat bagi Presiden petahana Tayyip Erdogan dan partai pendukungnya AK Party sejak tampil ke tampuk kekuasaan melalui kemenangan mutlak lebih lima tahun lalu.

Pemilihan tersebut juga mengantar presiden baru untuk mendapatkan kekuasaan lebih besar seperti yang diinginkan Erdogan. Erdogan menuai kritik karena dianggap akan merusak tatanan demokrasi di negara anggota NATO tersebut dan hanya ingin memperkokoh kekuasaannya.

Erdogan memajukan jadwal pemilu dari seharusnya pada 2019 mendatang. Alasannya, kekuasaan yang baru akan membuatnya lebih mudah untuk menangani masalah ekonomi yang semakin berat. Mata uang lira telah merosot tajam sebesar 20 persen terhadap dolar AS tahun ini. Selain itu, ia juga ingin segera menyelesaikan tertikaian dengan pemberontak Kurdi di tenggara Turki dan negara tetangga Irak serta Suriah.

Tapi Erdogan diperkirakan akan mendapat tantangan dari Muharrem Ince, tokoh oposisi dari partai sekuler CHP (Partai Rakyat Republik) yang tampil agresif di setiap kampanye. Ince meraih banyak dukungan dari partai opisisi yang terbelah.

Saat berkampanye di Istanbul yang dihadiri setidaknnya satu juta pendukung, Ince berjanji untuk membalikkan keadaan. Ia dan kelompok oposisi menganggap bahwa Turki sedang menuju pemerintah otoriter di bawah Erdogan.

"Jika Erdogan menang, ponsel Anda akan terus berdering.... Ketakutan akan terus terjadi. Jika Ince menang, pengadilan akan menjadi lebih independen," kata Ince yang berjanji untuk membawa Turki keluar dari situasi darurat hanya 48 jam setelah terpilih.

Turki berada di bawah pemerintahan darurat yang membatasi kebebasan pribadi. Pemerintah juga bisa bertindak tanpa persetujuan parlemen untuk mengambil keputusan darurat. Kondisi tersebut sudah berjalan hampir dua tahun setelah sebuah kudeta militer gagal pada Juli 2016.

Erdogan menuduh mantan sekutunya Fethullah Gullen di balik kudeta tersebut. Sampai saat ini, tokoh agama Islam Gullen masih berada di pengasingan di AS.

Menurut data PBB, sekitar 160 ribu orang telah ditahan dan pemerintah juga memecat guru, hakim, dan tentara dalam jumlah yang hampir sama. Para penentang Erdogan, termasuk negara anggota Uni Eropa, di mana Turki berharap bisa bergabung, menuduh Erdogan memakai cara kekerasan untuk melumpuhkan perbedaaan pendapat.

Beberapa surat kabar atau media lain saat ini secara terbuka mengecam pemerintah. Kondisi tersebut membuat Erdogan justru mendapat liputan lebih luas di media dibanding kandidat lain.

Erdogan mengatakan kepada pendukungnya saat kampanye, Sabtu, jika terpilih kembali ia akan maju terus dengan proyek infrastruktur lebih besar. "Jika dia menang, saya pikir rintangan di depan kita akan hilang dan kami akan memiliki kontrol, " kata Nesrin Cuha (37 tahun), seorang pekerja yang memakai jilbab di sebuah pusat layanan.

Para kelompok pendukung Muslim mendukung Erdogan. "Oposisi tidak akan menjadi gangguan lagi dengan adanya sistem presidensial," Engin Ozmen (60 tahun), seorang pensiunan pelaut pendukung Erdogan lainnya.

Pemilihan umum dilaksanakan pada Ahad dimulai pukul 8 pagi waktu setempat dan berakhir pada pukul 17.00 sore. Hampir 60 juta orang Turki memenuhi syarat untuk memilih dari total 81 juta populasi negara itu.

Jajak pendapat menunjukkan Erdogan akan gagal meraih kemenangan di putaran pertama pemilihan kepresidenan. Tetapi dia diperkirakan akan menang pada putaran kedua 8 Juli mendatang.

Sementara Partai AK-nya bisa kehilangan suara mayoritas, akibat meningkatnya ketegangan antara presiden dan anggota parlemen. Calon presiden lainnya adalah Selahattin Demirtas, pemimpin Partai Demokrasi Rakyat (HDP) yang pro-Kurdi dan saat ini masih mendekam di penjara atas tuduhan terkait terorisme yang dia bantah.

Jika HDP meraih suara melebihi ambang batas 10 persen suara yang diperlukan untuk masuk parlemen, akan lebih sulit bagi AKP untuk mendapatkan suara mayoritas. Melalui rekaman video yang diambil saat berada di penjara dengan penjagaan ketat, Dimirtas berkampanye dengan berkata: "Jika HDP gagal masuk parlemen, seluruh rakyat Turki akan kalah. Mendukung HDP berarti mendukung demokrasi."

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES