Thursday, 7 Rabiul Awwal 1440 / 15 November 2018

Thursday, 7 Rabiul Awwal 1440 / 15 November 2018

Bahrain dan UEA Dukung Sanksi Terhadap Iran

Selasa 22 May 2018 15:13 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Ani Nursalikah

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo.

Foto: AP Photo/Manuel Balce Ceneta
Menurut kedua negara, langkah tersebut akan mengembalikan stabilitas di kawasan.

REPUBLIKA.CO.ID, MANAMA -- Pemerintah Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) mendukung ancaman sanksi terberat yang hendak dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Menurut kedua negara, langkah tersebut akan mengembalikan stabilitas di kawasan.

"Strategi (Menteri Luar Negeri AS Mike) Pompeo mencerminkan tekad menghadapi bahaya kebijakan Iran yang merusak keamanan dan stabilitas di kawasan serta mengatasi kekurangan kesepakatan nuklir," kata Kementerian Luar Negeri Bahrain dalam sebuah pernyataan pada Senin (21/5), dikutip laman Al Arabiya.

Bahrain menyatakan mendukung upaya AS dalam mengatasi ancaman Iran. "Kementerian Luar Negeri menegaskan Kerajaan Bahrain menganggap dirinya dalam posisi tunggal dengan AS dalam menghadapi ancaman Iran, menangani upaya Iran dalam mengeskpor kekerasan dan terorisme, serta menekankan perlunya Iran menanggapi semua upaya mencapai perdamaian, menyelesaikan konflik di kawasan, dan menghapus senjata nuklir dan semua senjata pemusnah massal," kata Kementerian Luar Negeri Bahrain.

Menteri Luar Negeri UEA Anwar Gargash juga mengapresiasi langkah dan pendekatan yang diambil Pompeo terhadap Iran. Ia mengatakan langkah tersebut sangat tepat untuk membuat Teheran menyadari keabsurdan ekspansinya.

Gargash mengatakan kawasan di Teluk telah lama menderita akibat retorika dan tindakan Iran. Iran, ujarnya, tak menghormati kedaulatan dan urusan internal negara-negara di kawasan.

"Setelah kesepakatan nuklir, kami menyaksikan campur tangan Iran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam urusan Arab. Sudah saatnya bagi Teheran menyadari perilaku sebelumnya tidak akan diterima lagi," kata Gargash.

"Kawasan (Teluk) membutuhkan perdamaian, stabilitas, dan kebijakan regional Iran telah memicu perselisihan sektarian. Adalah wajar bagi Teheran menemukan dirinya dalam kesulitan ini. Strategi Pompeo menuntut keadilan dan perubahan dalam agenda Iran," ujar Gargash.

Baca juga: Iran: Era AS Membuat Keputusan Dunia Telah Berakhir

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah mengajukan 12 tuntutan untuk memperbarui kesepakatan nuklir Iran. Tuntutan tersebut, antara lain meminta Iran menyerahkan laporan lengkap tentang program nuklirnya kepada Badan Energi Atom Internasional (IAEA), memberikan IAEA akses tanpa syarat ke seluruh situs nuklir Iran, mengakhiri proliferasi rudal balistik, menghentikan dukungan terhadap kelompok teroris di Timur Tengah, termasuk Hizbullah, Hamas, dan Jihad Islam, serta menarik pasukannya dari seluruh Suriah.

Pompeo pun melayangkan ancaman akan menjatuhkan sanksi terberat dalam sejarah bila Iran mengabaikan tuntutan-tuntutan tersebut."Sengatan sanksi hanya akan tumbuh lebih menyakitkan jika rezim (Iran) tak mengubah arah dari jalan yang tidak dapat diterima dan tidak produktif yang telah dipilihnya untuk dirinya sendiri dan rakyat Iran. Ini akan menjadi sanksi terkuat dalam sejarah pada saat kita selesai," katanya.

Kendati demikian, bila Iran melakukan perubahan besar, Pompeo mengatakan AS siap meringankan sanksi dan membangun kembali hubungan diplomatik dengannya. AS pun akan mendukung reintegrasi Iran ke dalam sistem ekonomi internasional.

Pada 8 Mei lalu, Presiden AS Donald Trump memutuskan menarik negaranya dari kesepakatan nuklir Iran. Trump menganggap kesepakatan tersebut cacat karena memberi ruang bagi Iran untuk mengembangkan rudal balistiknya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA