Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

Tuesday, 16 Safar 1441 / 15 October 2019

Netanyahu Ingin Caplok Tepi Barat, Ini Respons Turki

Ahad 07 Apr 2019 23:33 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Teguh Firmansyah

Pemukiman Israel di Tepi Barat

Pemukiman Israel di Tepi Barat

Aksi pencaplokan Israel melanggar hukum internasional.

REPUBLIKA.CO.ID, ISTANBUL -- Turki mengkritik pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai statemen 'tidak bertanggung jawab'. Sebelumnya Netanyahu mengatakan ia akan mencaplok Tepi Barat jika terpilih lagi sebagai Perdana Menteri.

Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu mengatakan, Tepi Barat yang dianeksasi Israel pada 1967 dalam perang Arab adalah wilayah Palestina. Pencaplokan yang dilakukan Israel melanggar hukum internasional.

"Pernyataan tidak bertanggung jawab Perdana Menteri Netanyahu untuk mendapatkan suara tepat sebelum pemilihan umum tidak dapat dan tidak akan mengubah fakta," cuit Cavasoglu di media sosial Twitter, Ahad (7/4).

Pernyataan Netanyahu ia ucapkan saat ditanya mengapa ia tidak mendeklarasikan kedaulatan Israel atas pemukiman Tepi Barat? Netanyahu sudah mencaplok Dataran Golan dan Yerusalem Timur. Ia mengatakan sudah membicarkan langkah tersebut.

"Saya akan memperluas kedaulatan (Israel) dan saya tidak memisahkan jarak antara blok pemukiman dan isolasi pemukiman," katanya di stasiun televisi Channel 12 News.

Pemimpin Palestina menanggapi pernyataan tersebut dengan marah. Mereka menyalahkan kegagalan kekuatan-kekuatan dunia untuk menegakan hukum internasional. Hal senada juga diucapkan juru bicara Presiden Turki Tayyep Erdogan, Ibrahim Kalin di Twitter.

"Apakah demokrasi Barat akan bereaksi atau mereka tetap menenangkan? Memalukan kalian semua!" tulis Kalin.

Palestina dan banyak negara lainnya menyatakan sesuai dengan Konvensi Jenewa pemukiman yang didirikan di tanah hasil rampasan adalah ilegal. Tapi Israel mengatakan pemukiman itu untuk alasan keamanan dan warga Yahudi memiliki keterikatan dengan tanah itu atas dasar historis, politis dan keagamaan.

Erdogan yang berasal dari Partai AK yang memiliki akar Ke-Islaman sudah memimpin Turki selama 16 tahun terakhir menentang pemukiman tersebut. Mereka mengkritik Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas keputusannya memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem.

Palestina ingin Yerusalem Timur menjadi ibu kota mereka di masa depan. Pembicaraan damai antara Israel dan Palestina berhenti sejak 2014.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA