Senin, 3 Zulqaidah 1439 / 16 Juli 2018

Senin, 3 Zulqaidah 1439 / 16 Juli 2018

Greater Yerusalem: Yerusalem yang tanpa Masjid dan Gereja

Kamis 12 April 2018 18:32 WIB

Rep: Fira Nursya'bani/ Red: Agus Yulianto

Beberapa orang Israel di Menara Nabi Daud, Yerusalem, Palestina (Ilustrasi).

Beberapa orang Israel di Menara Nabi Daud, Yerusalem, Palestina (Ilustrasi).

Foto: Oded Balilty/AP
Lebih dari 95 persen Yerusalem telah diyahudinisasi oleh Israel.

REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Para tokoh lintas agama Palestina memperingatkan upaya monopoli Kota Yerusalem yang mungkin dilakukan pemerintah Israel, dan dampak yang akan dirasakan oleh agama Kristen dan Islam. Sekretaris Jenderal Muslim-Christian Committee Otoritas Palestina, Hanna Issa, mengatakan, lebih dari 95 persen Yerusalem telah diyahudinisasi oleh Israel.

Menurutnya, konsep Greater Yerusalem akan mengubah identitas dan kepentingan kota tersebut bagi umat Kristen dan Muslim. "Israel ingin mendirikan apa yang disebut 'Greater Jerusalem' di wilayah seluas 600 km persegi, yang berarti akan ada penghancuran gereja-gereja dan masjid-masjid di dalam kota," kata Issa, seperti dilaporkan laman Aljazirah.

Peringatan Muslim-Christian Committee ini disampaikan dalam International Conference on the Holy City of Jerusalem ke-9 pada Rabu (11/4) di Kota Ramallah, Tepi Barat yang diduduki. Konferensi tersebut dihadiri oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan banyak delegasi dari seluruh negara Arab dan Muslim.

Di acara tersebut Ketua Yayasan Wakaf Yerusalem, Munib Masri, juga menekankan pentingnya Yerusalem bagi umat Muslim dan Kristen. "Dunia harus mengerti, tidak akan pernah ada kedamaian sampai masalah Yerusalem diselesaikan dengan memuaskan," kata Masri.

"Yerusalem membutuhkan inisiatif dan dukungan keuangan untuk memperkuat rakyatnya," tambah dia.

Menteri Pemberdayaan Agama Palestina, Youssef Edies, menggambarkan Yerusalem sebagai tempat kelahiran agama-agama. "Kita harus fokus pada upaya Arab, Muslim, dan internasional untuk melawan serangan gencar Barat terhadap Tanah Suci ini," tegasnya.

Israel menduduki dan mencaplok Yerusalem Timur setelah Perang Enam Hari pada Juni 1967. Langkah tersebut tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.

Sejak saat itu, Israel telah membangun lebih dari selusin kompleks perumahan untuk orang Yahudi Israel, yang dikenal sebagai permukiman. Beberapa di antaranya dibangun di tengah-tengah lingkungan Palestina di Yerusalem Timur.

Proyek permukiman Israel, yang ditujukan untuk konsolidasi kontrol Israel atas Kota Yerusalem, juga dianggap ilegal berdasarkan hukum internasional. Sekitar 200 ribu warga Israel telah tinggal di Yerusalem Timur di bawah perlindungan tentara dan polisi.

Kompleks permukiman tunggal terbesar di sana bahkan menampung hingga 44 ribu warga Israel. Permukiman berbenteng Yahudi Israel banyak yang tersebar di antara rumah-rumah warga Palestina, sehingga melanggar kebebasan bergerak, privasi, dan keamanan orang Palestina.

Sabtu (7/4) lalu, utusan perdamaian PBB untuk Timur Tengah Robert Serry menuduh Israel berusaha menghalangi dia dan para diplomat lainnya untuk melakukan ritual "Api Kudus" sebelum perayaan Paskah di gereja Yerusalem. Gereja ini dihormati umat Kristen sebagai tempat pemakaman Yesus.

Serry mengatakan, dalam sebuah pernyataan, petugas keamanan Israel telah menghentikan dia dan para diplomat, serta sekelompok jamaah lainnya untuk mengikuti prosesi itu. Tentara Israel mengklaim, mereka telah mendapatkan perintah untuk melakukannya.

Bulan lalu, Latin Patriarchate of Jerusalem mengatakan, otoritas gereja telah mengajukan sekitar 600 izin bagi orang Kristen Palestina di Gaza melakukan perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Namun, tidak ada izin yang diberikan oleh Israel.

"Kami harus mendapatkan akses gratis ke Tanah Suci, akses gratis ke tempat-tempat suci kami," ujar Kanselir Latin Patriarchate of Jerusalem, Pastor Ibrahim Shomali.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES