Tuesday, 4 Zulqaidah 1439 / 17 July 2018

Tuesday, 4 Zulqaidah 1439 / 17 July 2018

Netanyahu: Badan PBB untuk Pengungsi Palestina Harus Hilang

Senin 08 January 2018 14:02 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Ani Nursalikah

Pengungsi Palestina di Jalur Gaza.

Pengungsi Palestina di Jalur Gaza.

Foto: AP/Hatem Moussa

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali menyerukan badan PBB yang mengurus kebutuhan pengungsi Palestina, yakni United Nation Relief and Works Agency for Palestine Refugees (UNRWA) dibubarkan. Menurutnya, dana khusus untuk UNRWA harus mulai dipindahkan secara bertahap ke badan pengungsi PBB yang lebih global, yakni UNHCR.

"UNRWA adalah sebuah organisasi yang melanggengkan masalah Palestina. UNRWA juga mengabadikan narasi dari apa yang disebut hak kembali. Karena itu, UNRWA harus hilang dari dunia," kata Netanyahu dalam sebuah rapat kabinet Israel pada Ahad (7/1).

Netanyahu berpendapat alokasi dana untuk UNRWA harus mulai dipindahkan ke UNHCR. "Dengan kriteria yang jelas untuk menyokong kehidupan pengungsi asli dan bukan orang fiktif seperti yang terjadi hari ini di bawah UNRWA," ujarnya.

Juru bicara UNRWA Chirs Gunness menilai krisis pengungsi Palestina memang sedang diabadikan karena kegagalan para pihak terkait untuk menangani masalah ini. Oleh karena itu, ia bertekad tetap menjalankan misinya membantu para pengungsi Palestina.

"UNRWA diberi mandat oleh Majelis Umum PBB untuk melanjutkan pelayanannya hingga solusi yang adil dan abadi ditemukan untuk pengungsi Palestina," kata Gunness.

UNRWA dibentuk pada 1949. Tujuan utama dibentuknya organisasi ini adalah untuk membantu dan menyediakan kebutuhan pengungsi Palestina, mulai dari pendidikan hingga kesehatan. Pekan lalu, Pemerintah Amerika Serikat (AS) membantah telah membekukan dana sebesar 125 juta dolar AS untuk UNRWA. Pemerintah AS menilai kabar tersebut sangat menyesatkan.

Kabar tentang pembekuan dana untuk UNRWA ini pertama kali muncul di situs berita Axios pada Jumat (5/1). Mengutip tiga diplomat anonim, Axios melaporkan Pemerintah AS membekukan dana untuk UNRWA. Pembekuan ini dilakukan hingga AS menyelesaikan peninjauan kembali bantuannya kepada Otoritas Palestina.

Namun Departemen Luar Negeri AS segera membantah laporan tersebut. "Laporan itu (Axios) sangat menyesatkan. Hanya karena mereka mengharapkan uang pada yang pertama dan mereka tidak mendapatakannya pada saat itu, bukan berarati itu ditangguhkan atau dibatalkan," kata seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS.

Kabar tentang pembekuan dana untuk UNRWA ini muncul setelah sebelumnya Presiden AS Donald Trump mengancam akan memangkas dana bantuan untuk Palestina. Ancaman ini merupakan respons Trump atas keputusan Palestina yang enggan kembali ke perundingan damai dengan Israel yang dimediasi AS.

Menurut Presiden Palestina Mahmoud Abbas, sejak Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, AS secara aktif telah tersisih perannya sebagai mediator dalam perundingan damai dengan Israel. Kemudian terkait ancaman Trump yang akan memotong dana bantuan untuk Palestina, Abbas hanya menyebut Yerusalem tidak dijual untuk uang atau emas.

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES