Monday, 10 Zulqaidah 1439 / 23 July 2018

Monday, 10 Zulqaidah 1439 / 23 July 2018

Politik Wortel Ala Benjamin Netanyahu

Sabtu 30 December 2017 11:50 WIB

Red: Elba Damhuri

Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Foto: KEVIN LAMARQUE/REUTERS

REPUBLIKA.CO.ID, Oleh: Crystal Liestia Purnama

Tersedia 50 juta dolar AS untuk 50 negara di Afrika, Eropa Timur, dan Asia.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah menyediakan dana untuk berinvestasi di negara-negara berkembang yang mendukung Israel di pentas internasional. Laporan Hadashot TV pada Rabu (27/12) menyebutkan, dana tersebut dikenal dengan sebutan "50 untuk 50".

Artinya, ada dana pemerintah sejumlah 50 juta dolar AS yang akan digelontorkan ke sekitar 50 negara. Negara-negara tersebut tersebar di Afrika, Eropa Timur, dan Asia, demikian dikutip Times of Israel.

Setiap negara sasaran akan menerima paket bantuan berdasarkan kebutuhan masing-masing negara. Paket itu dapat berupa bantuan teknologi, penyaringan air laut, pertanian, dan pengembangan kepemimpinan.

Ini menjadi politik wortel atau memberikan hadiah besar bagi negara-negara yang mendukung Israel. Politik ini pernah dijalankan Amerika Serikat (AS) ketika Presiden George W Bush berkuasa usai serangan 9/11.

Bush mendeklarasikan politik tongkat dan wortel. Tongkat diberikan kepada negara-negara yang tidak mendukung perang terhadap terorisme global, sementara wortel diberikan kepada negara-negara pendukung langkah AS memerangi terorisme.

Kebijakan ekonomi politik global seperti ini terinspirasi pepatah yang berasal dari cerita petani dengan gerobak yang ditarik keledai. Wortel diikat diikat pada tali yang menjuntai kayu sementara keledai berusaha menjangkau wortel itu. Jika berhenti si pemilik gerobak akan memukul keledai itu dengan tongkat.

Netanyahu telah lama membanggakan kepiawaian Israel di bidang teknologi dan pertahanan. Keduanya digadang-gadang sebagai insentif untuk menarik dukungan negara lain kepada Israel--khususnya saat ada voting yang menentang Israel di PBB.

Kemampuan Israel itu juga menjadi tombol penekan bagi negara-negara yang telah mendapatkan keuntungan dari kerja sama dengan negara Zionis ini.

Netanyahu telah berinvestasi jauh ke depan, di luar sekutu Israel selama ini, yaitu Amerika Serikat dan Eropa Barat. Hasilnya, ia berhasil memanen hubungan baik dengan negara-negara berkembang yang selama ini dikenal mendukung Palestina.

Sang perdana menteri menyebut upayanya sebagai strategi masa depan yang bertujuan untuk membuka pasar baru bagi ekspor Israel. Tak hanya itu, investasinya juga menjadi alat untuk menangkis aneka upaya yang disebut Israel sebagai "bias" saat isu Palestina diangkat di PBB.

Pada 2017 saja, Netanyahu sudah menjelajahi dunia. Dia tercatat ke Afrika dua kali, yaitu mengunjungi Liberia dan Kenya. Ia juga menjadi perdana menteri Israel pertama yang masih berkuasa untuk berkunjung ke Amerika Latin, Australia, dan Singapura.

Ia juga terbang ke New York, Moskow, Beijing, Budapest, dan tempat-tempat lainnya untuk mempromosikan Israel sebagai kekuatan yang baru bangkit dan sebagai bangsa yang begitu banyak potensi ditawarkan kepada dunia.

Di Afrika, Netanyahu dipotret sebagai pemimpin kuat yang negaranya begitu banyak berkontribusi untuk bantuan pembangunan, invonasi teknologi, dan keamanan. Sedangkan Kementerian Luar Negeri Israel sudah memetakan calon-calon negara yang potensial untuk menerima umpan bantuannya, mulai dari Afrika, Eropa Timur, hingga Asia.

Berlebihan

Sementara di Washington, AS, Duta Besar AS untuk Israel David Friedman menyebutkan, reaksi atas pengumuman Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, irasional dan menjadi provokasi yang sia-sia.

Pengumuman Trump pada awal bulan ini memicu kecaman dunia, khususnya dunia Muslim. Menanggapi reaksi tersebut, Friedman menyebutnya sebagai reaksi yang jelek, provokasi yang sia-sia dan antisemit.

"Orang-orang Palestina telah bertindak sangat emosional dan sayangnya berlebihan. Washington tidak mengambil posisi dalam masalah status akhir," kata diplomat tersebut kepada Jerusalem Post, Jumat (29/12).

Diplomat yang dikenal sebagai tokoh vokal yang mendukung klaim Israel terhadap Kota Suci itu mengatakan bahwa tidak ada 'jalan' bagi AS untuk terlibat dalam proses perdamaian. Dia menambahkan, Israel sudah menjelaskan negaranya tidak berada di bawah sponsor dari negara lain.

"Presiden ke-45 Amerika ini akan tercatat dalam buku-buku sejarah sebagai teman terhebat Israel. Keberanian Trump dalam mengambil keputusan yang bertentangan dengan banyak negara lain harus mendapatkan tepuk tangan," ujar politikus Yahudi Ortodoks tersebut.

Dia juga telah meminta Departemen Luar Negeri untuk berhenti menyebut Tepi Barat sebagai daerah pendudukan. Namun, departemen tersebut dikabarkan menolak permintaannya.

Puluhan rakyat Palestina terbunuh dan ratusan lainnya terluka oleh kebrutalan pasukan keamanan Israel saat melakukan aksi unjuk rasa di Yerusalem, Tepi Barat, dan Gaza. Keputusan AS untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel telah ditentang oleh negara-negara anggota di Majelis Umum PBB, dengan hasil pemungutan suara 128-9 yang menolak langkah tersebut.

Bahkan, Iran telah mengambil langkah konkret dengan merancang undang-undang yang akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina. Namun, presiden Guatemala menyatakan akan memindahkan kedutaan negara Amerika Tengah itu untuk Israel ke Yerusalem. (Pengolah: yeyen rostiyani).

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES