Senin, 11 Rabiul Awwal 1440 / 19 November 2018

Senin, 11 Rabiul Awwal 1440 / 19 November 2018

Tak Sebut Yerusalem Diduduki, Australia Terancam Sanksi

Jumat 13 Jun 2014 16:46 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Bilal Ramadhan

Bendera Australia (ilustrasi)

Bendera Australia (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA– Australia bisa terancam dijatuhi sanksi perdagangan atas keputusan pemerintahan Abbott yang tak mau lagi menyebut Yerusalem Timur “diduduki”. Istilah ini telah digunakan oleh PBB dalam resolusinya dan sebelumnya didukung oleh pemerintahan Australia.

Dilansir dari The Guardian, perubahan kebijakan yang pertama kali diungkapkan oleh jaksa agung George Brandis ini diungkapkan kembali oleh Tony Abbott di Amerika Serikat. Pernyataannya ini disampaikan setelah wakil dari 18 negara, termasuk Indonesia, memprotes perubahan kebijakan kepada Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia.

“Sangat penting, sebisa mungkin untuk tidak menggunakan istilah tersebut, tidak menggunakan istilah yang merendahkan, tidak menggunakan istilah yang menunjukan masalah praduga,” kata Abbott. “Yang tepat adalah mereka telah melanggar wilayah,” lanjutnya.

Kepala delegasi umum Palestina untuk Australia, Izzat Abdulhadi, mengatakan keputusan tersebut sayangnya akan mempengaruhi hubungan perdagangan antara Australia dan dunia Arab. “Saya rasa ini akan berpengaruh negatif pada hubungan antara Australia dan dunia Arab, dan akan ada semacam konsekuensi negatif,” kata Abdulhadi.

“Kami harap Australia merubah kebijakannya lagi menjadi lebih tepat dengan hukum internasional dan resolusi PBB,” tambahnya. Sementara itu, presiden Federasi Petani Nasional, Brent Finlay mengatakan perdagangan dengan Timur Tengah didasarkan pada hubungan jangka panjang.

Ekspor pertanian Australia ke 22 negara anggota Liga Arab diperkirakan senilai 3.5 milyar dolar. Sedangkan, total ekspor Australia ke Indonesia pada tahun lalu senilai 4.7 milyar dolar. Sedangkan, Menteri Pertanian, Barnaby Joice, mengatakan pihaknya kini tengah fokus pada pergerakan produksi pertanian.

Sementara itu, menurut Brandis istilah tersebut dinilai tidak membantu untuk mendeskripsikan wilayah tersebut saat proses perdamaian tengah dilakukan. “Penyebutan Yerusalem Timur sebagai “pendudukan” Yerusalem timur merupakan istilah yang merendahkan, yang tidak cocok dan bermanfaat untuk digunakan,” jelas Brandis.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES