Rabu, 6 Syawwal 1439 / 20 Juni 2018

Rabu, 6 Syawwal 1439 / 20 Juni 2018

Spanyol akan Penjarakan Mantan Pegawai Pemerintah Katalan

Jumat 03 November 2017 05:25 WIB

Rep: Fira Nursya'bani/ Red: Ani Nursalikah

Walikota dari kota-kota di negara bagian Katalunya mengangkat tongkat di gedung parlemen lokal Katalunya setelah hasil voting memenangkan keputusan untuk memisahkan diri dari Spanyol

Walikota dari kota-kota di negara bagian Katalunya mengangkat tongkat di gedung parlemen lokal Katalunya setelah hasil voting memenangkan keputusan untuk memisahkan diri dari Spanyol

Foto: Manu Fernandez/AP

REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Hakim Spanyol telah meminta agar sembilan mantan pegawai pemerintah Katalunya ditahan di dalam penjara. Saat ini mereka tengah diselidiki atas tuduhan penghasutan, pemberontakan, dan penggelapan uang.

Santi Vila, salah satu dari sembilan orang itu, akan diizinkan meninggalkan gedung pengadilan jika membayar uang jaminan sebesar 50 ribu euro atau sekitar Rp 788 miliar. Vila mengundurkan diri dari pemerintahan Puigdemont di malam deklarasi kemerdekaan Katalunya.

Sebelumnya, Presiden Katalunya yang telah digulingkan Carles Puigdemont dan empat mantan menteri regional lainnya telah menolak untuk hadir dalam persidangan di pengadilan tinggi Madrid. Pengadilan kemudian menyetujui permintaan hakim untuk menempatkan sembilan mantan anggotanya dalam tahanan pencegahan.

Pada Kamis (2/11), jaksa penuntut meminta hakim pengadilan tinggi untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Puigdemont setelah penolakan itu. Pengacara Puigdemont di Belgia mengatakan iklim Spanyol sedang tidak baik dan kliennya ingin mempertahankan jarak. Namun, Puigdemont tetap akan bekerja sama dengan pengadilan.

Dengan tidak adanya Puigdemont, sembilan anggota kabinetnya kemudian diinterogasi oleh hakim investigasi Carmen Lamela di pengadilan tinggi Madrid. Jaksa menuduh pemerintah Katalunya melakukan kejahatan terhadap negara, dalam menyelenggarakan referendum ilegal dan menyatakan kemerdekaan.

Puigdemont melakukan perjalanan ke Brussels pada awal pekan ini. Ia memutuskan untuk tidak mengacuhkan peradilan Spanyol dengan tidak menghadiri persidangan pada Kamis (2/11). Ia dan mantan menteri regionalnya terancam hukuman penjara maksimal 30 tahun di bawah hukum Spanyol.

Dilansir dari The Telegraph, di majelis tinggi Spanyol, enam anggota parlemen Katalunya menghadapi tuduhan kriminal yang sama dengan pemerintah yang digulingkan. Mereka diberi penundaan sidang selama sepekan, setelah pengacara mereka meminta lebih banyak waktu untuk mempersiapkan pembelaan.

Setibanya di Madrid, para politikus Katalan disambut dukungan dari sejumlah simpatisan. Namun, mereka juga tak luput dari ejekan dan hinaan dari para pengunjuk rasa pro-Spanyol, yang beberapa di antaranya terlihat melakukan hormat ala Nazi.

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Senegal Menang 2-1 Atas Polandia

Rabu , 20 Juni 2018, 00:22 WIB