REPUBLIKA.CO.ID, Bandung, 8/12 (ANTARA) - Puluhan aktivis dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) berunjuk rasa menuntut penuntasan berbagai kasus korupsi dan meminta pemerintah tidak tebang pilih dalam memberantas kasus itu. "Korupsi telah merampas hak rakyat untuk sejahtera dan merampas hak anak bangsa untuk pintar. Pengabaian pemerintah terhadap korupsi adalah pelanggaran HAM," kata Koordinator Aksi Front Perjuangan Rakyat, Andi Nurroni  di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (8/12).

Menurut Nuroni, korupsi merupakan persoalan penting yang memiliki dampak signifikan terhadap problem kesejahteraan maupun kebudayaan rakyat. Pada kesempatan itu, para aktivis mendesak pemerintah dalam hal ini lembaga penegak hukum untuk menuntaskan kasus Bank Century, penggelapan pajak serta penuntasan kasus-kasus besar yang masih terkatung-katung seperti kasus BLBI, kasus Bappindo dan kasus lainnya. "Pemerintah harus membuktikan kepada rakyat hasil perang terhadap korupsi," katanya.

Dalam kesempatan itu, parta aktivis menyampaian delapan butir tuntutannya yakni usut tuntas korupsi di Indonesia, penegakan supremasi hukum, tolak revisi UU ketenagakerjaan, jalankan reformasi agraria, hentikan komersialisasi pendidikan, menuntut jaminan lapangan pekerjaan bagi pemuda, peningkatan perlindungan TKI dan menuntut penghentian perampasan tanah upah dan tanah rakyat.

Aksi yang digelar di depan pintu gerbang kantor Gubernur Jawa Barat itu berlangsung sekitar satu jam mulai pukul 11.00 WIB di bawah pengamanan dari aparat kepolisian yang berjaga-jaga di sekitat pintu masuk kompleks perkantoran Pemprov dan DPRD Jabar itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika