Wednesday, 23 Syawwal 1440 / 26 June 2019

Wednesday, 23 Syawwal 1440 / 26 June 2019

Oposisi Turki Bersatu Dukung Demokrasi

Senin 25 Jul 2016 15:51 WIB

Rep: Gita Amanda/ Red: Teguh Firmansyah

Pendukung Presiden Turki Tayyip Erdogan melambaikan bendera nasional Turki di Taksim Square Istanbul, Turki, (16/7) .

Pendukung Presiden Turki Tayyip Erdogan melambaikan bendera nasional Turki di Taksim Square Istanbul, Turki, (16/7) .

Foto: Reuters / Huseyin Aldemir

REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Puluhan ribu pendukung partai berkuasa Turki dan oposisi utama yang biasanya bermusuhan bersama-sama pada Ahad (24/7), menggelar aksi demo mendukung demokrasi. Para demonstran menggelar aksi demo lintas partai pascakudeta gagal.

Dalam sebuah langkah yang langka, saluran pro-pemerintah menyiarkan pidato langsung dari podium oleh pemimpin oposisi utama Kemal Kilicdaroglu. Aksi demonstrasi digelar di Alun-Alun Taksim, Istanbul.

"Ini adalah hari untuk bersatu, satu hari berdiri melawan kudeta dan rezim diktator, hari untuk membiarkan suara rakyat didengar. Kita semua bersama-sama di Taksim hari ini. Ini adalah hari kami membuat sejarah bersama-sama," katanya.

Aksi diselenggarakan oleh oposisi sekuler CHP namun juga didukung partai berkuasa Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP). Mereka mengutuk upaya kudeta di negara tersebut.

Taksim dibanjiri bendera Turki dan pendukung CHP yang membawa foto pendiri sekuler Kemal Ataturk. Sementara pendukung AKP umumnya membawa simbol-simbol agama dan retorika. Namun kudeta telah mentatukan kedua belah pihak.

Baca juga, Kudeta Militer Turki Terkoordinasi Baik dan Hampir Berhasil.

Partai-partai oposisi menyerukan rekonsiliasi dan menahan diri.  Dalam Deklarasi Taksim yang dikeluarkan Kilicdaroglu mengatakan Turki haus disucikan dari aturan kudeta.  "Negara tak harus diatur dengan kemarahan dan balas dendam. Pelaku kudeta harus diadili secara sah dan dengan aturan hukum," ujarnya.

Pascakudeta yang gagal Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melancarkan tindakan keras membabi buta terhadap perbedaan pendapat. Pemerintah Turki telah menangguhkan, menahan atau menyelidiki lebih dari 60 ribu tentara, polisi, hakim, guru, pegawai pemeritah dan lain-lain dalam sepekan terakhir.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA