Thursday, 16 Jumadil Akhir 1440 / 21 February 2019

Thursday, 16 Jumadil Akhir 1440 / 21 February 2019

Mali Berada dalam Krisis Kemanusiaan

Senin 28 Jan 2013 06:19 WIB

Red: Heri Ruslan

Tentara Prancis berjalan meniggalkan hanggar di pangkalan udara militer Mali di Bamako, Senin (14/1). (Reuters/Joe Penney)

Tentara Prancis berjalan meniggalkan hanggar di pangkalan udara militer Mali di Bamako, Senin (14/1). (Reuters/Joe Penney)

REPUBLIKA.CO.ID, ZURICH --  Komite Internasional Palang Merah (ICRC) mengungkapkan kekhawatiran yang dalam atas situasi kemanusiaan di Mali,  pasukan yang dipimpin Prancis melancarkan ofensif untuk menumpas pejuang garis keras di wilayah utara selama dua pekan ini.

"Mali adalah salah satu krisis kemanusiaan paling besar yang kami tangani hari ini," kata Ketua ICRC Peter Maurer kepada surat kabar Swiss SonntagsZeitung dalam wawancara yang diterbitkan Minggu.

"Keadaan itu membuat kami sangat khawatir. Ribuan orang dan keluarga mengungsi ke negara-negara tetangga sejak meletusnya perang dan sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan," katanya.

ICRC memusatkan upayanya di wilayah utara negara itu, dimana mereka memberikan makanan kepada 500.000 orang dan telah membangun 10 pusat kesehatan.

"Karena meningkatnya kekerasan dan banyaknya kelompok berbeda yang terlibat dalam konflik, pekerjaan itu sangat sulit bagi kami," kata Maurer.

Jumat, Komisi Tinggi PBB Urusan Pengungsi (UNHCR) mengatakan di Jenewa, 9.000 orang mengungsi ke negara-negara tetangga sejak pasukan pimpinan Prancis melancarkan serangan terhadap kelompok garis keras di Mali utara.

Menurut UNHCR, jumlah pengungsi di kawasan itu kini melampaui 150.000, sementara sekitar 230.000 orang terlantar di dalam wilayah Mali.

Prancis, yang bekerja sama dengan militer Mali, pada 11 Januari meluncurkan operasi ketika militan mengancam maju ke ibu kota Mali, Bamako, setelah keraguan berbulan-bulan mengenai pasukan intervensi Afrika untuk membantu mengusir kelompok garis keras dari wilayah utara.

Mali, yang pernah menjadi salah satu negara demokrasi yang stabil di Afrika, mengalami ketidakpastian setelah kudeta militer pada Maret 2012 menggulingkan pemerintah Presiden Amadou Toumani Toure.

Masyarakat internasional khawatir negara itu akan menjadi sarang baru teroris dan mereka mendukung upaya Afrika untuk campur tangan secara militer.

PBB telah menyetujui penempatan pasukan intervensi Afrika berkekuatan sekitar 3.300 prajurit di bawah pengawasan kelompok negara Afrika Barat ECOWAS. Dengan keterlibatan Chad, yang telah menjanjikan 2.000 prajurit, berarti jumlah pasukan intervensi itu akan jauh lebih besar.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA