Kamis, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Kamis, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Theresa May Hadapi Mosi tidak Percaya Setelah Brexit Ditolak

Rabu 16 Jan 2019 18:25 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Nur Aini

Perdana Menteri Inggris Theresa May berbicara selama konferensi pers di akhir KTT Uni Eropa di Brussels, Ahad (25/11) waktu setempat. Pemimpin negara Uni Eropa berkumpul untuk menyepakati perpisahan blok tersebut dengan Inggris pada tahun depan.

Perdana Menteri Inggris Theresa May berbicara selama konferensi pers di akhir KTT Uni Eropa di Brussels, Ahad (25/11) waktu setempat. Pemimpin negara Uni Eropa berkumpul untuk menyepakati perpisahan blok tersebut dengan Inggris pada tahun depan.

Foto: AP
Kesepakatan Brexit yang diajukan May ditolak parlemen lewat voting.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Perdana Menteri Inggris Theresa May menghadapi mosi tidak percaya setelah kesepakatan Brexitnya ditolak Parlemen. Hal itu menciptakan kekacauan tepat 10 pekan sebelum Inggris keluar dari Uni Eropa.

Kesepakatan yang May ajukan kalah dengan perbandingan 432 anggota parlemen menolak dan 202 setuju yang menjadi kekalahan terburuk dalam sejarah politik Inggris moderen. Hal itu juga memicu kekacauan politik yang dapat membuat keluarnya Inggris dari Uni Eropa tidak berjalan dengan lancar atau bahkan sama sekali tidak terjadi.

Dengan semakin dekatnya tenggat waktu Brexit yakni pada tanggal 29 Maret kini Inggris menghadapi krisis politik yang paling tajam selama setengah abad terakhir. Pemimpin partai oposisi yakin Partai Buruh Jeremy Corbyn juga menyerukan mosi tidak percaya kepada pemerintahan May. Pemungutan mosi tidak percaya itu akan digelar pada Rabu pukul 19.00 waktu setempat atau Kamis pukul 02.00 dini hari WIB.

Partai DUP, partai kecil yang berasal dari Irlandia Utara dan mendukung pemerintahan May tapi juga menolak kesepakatan yang ia ajukan mengatakan mereka akan mendukung May dalam mosi tidak percaya itu. Partai Konservatif yang pro-Brexit yang mengatakan akan mendukung perdana menteri.

"Saya tidak punya keraguan perdana menteri akan memenangkan pemungutan suara itu dan dia bisa fokus dalam mencoba membicarakan sesuatu dengan Uni Eropa dan anggota parlemen," kata anggota parlemen Inggris dan Deputi Ketua Partai Konservatif James Clevery, Rabu (16/1).
 
"Kekhawatiran saya parlemen dapat kehilangan kepala mereka dan membawa proses Brexit ke dalam resiko, yang mana menurut saya akan menjadi kesalahan yang amat besar," kata Clevery yang mendukung Brexit.

Jerman sebagai anggota paling berpengaruh di Uni Eropa meminta Inggris membuat pembicaraan baru dengan blok itu. Para pemimpin Uni Eropa memperingatkan adanya konsekuensi yang sangat buruk jika Brexit dilakukan tanpa kesepakatan. Para pemimpin bisnis juga khawatir akan terjadi kekacauan dalam rantai pasokan barang di seluruh Eropa dan sekitarnya.

Politisi dari Partai Buruh John McDonnell mengatakan May dapat memenangkan kesepakatan yang ia ajukan di parlemen jika ia bernegosiasi dengan Partai Buruh. Dengan kekalahan May ini Brexit masih belum pasti.

Kekalahan memalukan yang diterima May menghancurkan upaya yang ia lakukan selama dua tahun terakhir untuk dapat mengeluarkan Inggris dari Uni Eropa dengan mulus. Poundsterling menguat satu sen dibandingkan dolar AS ketika berita kesepakatan May kalah di parlemen menyebar. 

Sejak rakyat Inggris memilih untuk keluar dari Eropa pada 2016 lalu, pertanyaan tentanga bagaimana caranya Inggris memisahkan diri dari Uni Eropa terus menjadi topik perdebatan sehari-hari dalam perpolitikan Inggris. Uni Eropa diprakasai Prancis dan Jerman sebagai upaya agar Eropa dapat bangkit usai Perang Dunia II. 

Keanggotaan Inggris di Uni Eropa memang menjadi bahan perdebatan. Tapi sebagian besar rakyat Inggris setuju kini negara mereka sedang dalam persimpangan. Kebanyakan dari mereka pun akhirnya memilih Brexit yang mereka yakini akan memberikan kemakmuran bagi generasi mendatang.

Inggris adalah perekonomian terbesar kelima di dunia. Kekuatan ekonomi Uni Eropa enam kali lebih besar dari Inggris. Uni Eropa memang menyerukan agar ada pembicaraan lagi tapi mereka juga mengisyaratkan tidak akan ada perubahan fundamental yang dapat dilakukan dalam kesepakatan yang diajukan May.

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Mass mengatakan tidak banyak waktu yang tersisa untuk menemukan solusi terbaik untuk Brexit. "Waktu untuk bermain-main sudah usai," katanya.

Kepada stasiun televisi Jerman Deutschlandfunk, Mass mengatakan harus ada pembicaraan baru antara Inggris dengan Uni Eropa. Ia menambahkan pada akhirnya solusi 'backstop' untuk perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia masih membutuhkan pembicaraan.

Irlandia Utara yang masuk dalam teritorial Inggris berbatasan langsung dengan Republik Irlandia yang juga anggota Uni Eropa. Selama ini tidak perbatasan fisik di dua wilayah tersebut. Sebab, Uni Eropa sudah sepakat bahwa warga negara anggota mereka dapat dengan mudah tinggal dan bekerja di negara lainnya.

Karena itulah selama ini perbatasan Irlandia Utara dan Republik Irlandia di atur dengan mekanisme yang berlaku di Uni Eropa. Dengan adanya Brexit maka Inggris harus menerapkan mekanisme kontrol arus barang dan orang. Permasalahan ini yang belum disepakati dan menurut Mass hal ini yang masih harus dibicarakan. 

Presiden Komisi Uni Eropa Jean-Claude Juncker mengatakan kemungkinan Brexit akan berlangsung dengan kacau. Sementara itu Presiden Uni Eropa Donald Tusk menyarankan Inggris mempertimbangkan untuk membatalkan proses Brexit.

"Jika tidak ada kesepakatan dan tidak ada satu pun yang mau tanpa kesepakatan, lalu siapa yang akhirnya berani untuk mengatakan satu-satunya solusi positif?" tulis Tusk di media sosial Twitter.

Juru kampanye Brexit Nigel Farage mengatakan mungkin Brexit akan ditunda. Ia juga mengatakan mungkin Inggris akan menggelar referendum kedua. "Saya pikir dan saya khawatir kami akan menuju penundaan dan kemungkinan, pemungutan suara kedua," kata Farage.

Gubernur Bank of England Mark Carney akan berbicara di depan komite keuangan Parlemen Inggris. Jika parlemen memilih mosi tidak percaya maka May memiliki waktu selama 14 hari untuk menyerahkan pemerintahan ke pemerintah yang baru.

Menurut lembaga think tank Inggris Institute of Goverment jika parlemen tidak percaya dengan pemerintahan yang baru maka pemilihan umum harus dilakukan 17 hari kedepan. Mosi tidak percaya ini prinsip dasar dari konstitusi Inggris di mana pemerintah harus mempertahankan kepercayaan legislatif untuk bisa melanjutkan pemerintahan.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA