Kamis, 25 Safar 1441 / 24 Oktober 2019

Kamis, 25 Safar 1441 / 24 Oktober 2019

Kerajaan Selandia Baru akan Selidiki Penembakan Christchurch

Senin 13 Mei 2019 13:28 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Nur Aini

 File foto tidak bertanggal menunjukkan Masjid Al Noor di Deans Avenue, tempat penembakan massal, di Christchurch, Selandia Baru, (15/3/2019).

File foto tidak bertanggal menunjukkan Masjid Al Noor di Deans Avenue, tempat penembakan massal, di Christchurch, Selandia Baru, (15/3/2019).

Foto: EPA-EFE/Martin Hunter
Kerajaan Selandia Baru ingin memastikan serangan penembakan tidak terjadi lagi.

REPUBLIKA.CO.ID, WELLINGTON -- Komisi Kerajaan Selandia Baru akan menyelidiki pelaku penembakan, penggunaan media sosial, koneksi jaringan internasional, serta mencari bukti apakah ada pengaturan prioritas yang tidak tepat dalam sumber daya anti-terorisme. Pada 15 Maret, terjadi penembakan di dua masjid di Christchurch yang menewaskan 51 orang. 

Baca Juga

"Temuan komisi akan membantu memastikan serangan seperti itu tidak pernah terjadi lagi di sini," ujar Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, Senin (13/5).

Dalam situs website, Komisi Kerajaan menyatakan akan mengumpulkan bukti-bukti dan informasi hingga Agustus. Komisi akan melaporkan temuannya kepada pemerintah pada 10 Desember mendatang. Sementara, beberapa komunitas Muslim menyerukan agar ada keterbukaan informasi tentang penyelidikan insiden penembakan tersebut.

"Banyak dari kita di komunitas Muslim belum menerima informasi tentang proses persidangan, begitu banyak dari kita di komunitas sangat merasa di luar lingkaran," kata advokat komunitas Wellington yang berbasis di Guled Mire.

"Pada akhirnya, kami ingin suara kami didengar dan tidak lagi diabaikan, jadi semoga langkah-langkah diambil untuk memastikan informasi dikomunikasikan langsung kepada anggota komunitas Muslim," ujarnya.

Ardern berada di Paris pekan ini untuk bersama-sama memimpin pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Rabu (15/5) mendatang. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membuat para pemimpin dunia dan kepala perusahaan teknologi menandatangani perjanjian Christchurch Call, yakni sebuah pernjanjian untuk menghilangkan konten teroris dan kekerasan ekstrem secara online.

Dalam sebuah opini di The New York Times pada Sabtu lalu, Ardern mengatakan Christchurch Call akan menjadi kerangka kerja sukarela untuk menerapkan langkah-langkah khusus mencegah pengunggahan konten yang berkaitan dengan terorisme. 

"Ini bukan tentang merusak atau membatasi kebebasan berbicara. Ini tentang perusahaan-perusahaan ini dan bagaimana mereka beroperasi," kata Ardern. 

Perwakilan dari Facebook, Google, Twitter, dan perusahaan teknologi lainnya diharapkan menjadi bagian dari pertemuan tersebut. Namun CEO Facebook, Mark Zuckerberg dipastikan tidak hadir dalam pertemuan itu dan diwakili oleh Wakil Presiden Facebook untuk Urusan Global dan Komunikasi, Nick Klegg. Pertemuan tersebut akan diadakan bersamaan dengan pertemuan Tech for Humanity.

"Ini adalah masalah yang kompleks dan kami berkomitmen untuk bekerja dengan para pemimpin dunia, pemerintah, pakar industri dan keselamatan pada pertemuan minggu ini dan di luar pada kerangka peraturan yang jelas untuk membantu menjaga keamanan orang lain dari bahaya," kata Klegg. 

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA