Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

Thursday, 15 Rabiul Akhir 1441 / 12 December 2019

AS-Mesir akan Bahas Ketegangan di Timur Tengah

Selasa 09 Apr 2019 09:25 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Ani Nursalikah

Presiden AS Donald Trump berjalan bersama Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di Gedung Putih, Washington, Senin, 3 April 2017.

Presiden AS Donald Trump berjalan bersama Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi di Gedung Putih, Washington, Senin, 3 April 2017.

Foto: AP Photo/Evan Vucci
Kedua pempimpin juga akan membahas perkembangan masyarakat sipil Mesir.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump akan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi di Gedung Putih, Selasa (9/4). Pertemuan kedua kepala negara tersebut membahas ketegangan di Timur Tengah, keamanan, reformasi ekonomi, dan hak asasi manusia di Mesir.

Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengataka, kedua pempimpin negara tersebut juga akan membahas perkembangan masyarakat sipil di Mesir. Pejabat tersebut mengatakan, AS mendorong Mesir mengembangkan lembaga-lembaga demokratis dan memperhatikan kepentingan keamanan AS.

"Presiden memandang hubungan dengan Mesir melalui lensa 'America First' dan apa yang menguntungkan kita," ujar pejabat tersebut, Selasa (9/4).

Mesir dilaporkan telah menandatangani kesepakatan senilai dua miliar dolar AS dengan Rusia untuk membeli 20 jet tempur Sukhoi SU-35 lengkap dengan persenjataannya. Pejabat tersebut memperingatkan undang-undang AS memberikan sedikit fleksibilitas atas sanksi yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan bisnis di sektor pertahanan dengan Rusia.

Pejabat tersebut mencatat, AS telah menghadapi situasi yang sama dengan Cina, India, dan Turki. AS memberikan otorisasi sanksi kepada mereka yang terlibat dalam transaksi dengan sektor pertahanan atau intelijen Rusia. Hal tersebut juga berkaitan dengan sanksi terhadap Iran dan Korea Utara.

"Kami mendesak negara-negara yang ingin mempertahankan dan memperluas hubungan militer dengan AS untuk mengambil undang-undang itu dengan sangat serius," ujar pejabat tersebut.

Baca Juga

sumber : Reuters
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA