Saturday, 8 Rabiul Akhir 1440 / 15 December 2018

Saturday, 8 Rabiul Akhir 1440 / 15 December 2018

Terlilit Utang Cina, Maladewa Minta Bantuan AS

Sabtu 17 Nov 2018 06:46 WIB

Red: Nidia Zuraya

Male, ibukota Kepulauan Maladewa.

Male, ibukota Kepulauan Maladewa.

Foto: wikipedia
Pemerintah Maladewa akan mengkaji kembali investasi Cina bernilai jutaan dolar AS

REPUBLIKA.CO.ID, MALE -- Presiden terpilih Maladewa Ibrahim Mohamed Solih mulai resmi berkantor pada hari ini, Sabtu (17/11). Pascaterpilih, Presiden Solih akan meminta bantuan dari India dan Amerika Serikat (AS) untuk keluar dari lilitan utang Cina yang dibuat pendahulunya guna membangun prasarana di pulau-pulau di pesisir.

Baca Juga

Kekalahan mengejutkan sosok kuat pro-Cina, Abdulla Yameen, telah membuka jendela bagi India, mitra politik tradisional, untuk memperoleh lagi pijakan yang Beijing raih dalam perebutan dominasi kawasan.

Perdana Menteri Narendra Modi akan menjadi tamu peringkat tertinggi pada pelantikan di stadion sepakbola nasional di Male, ibu kota Maladewa. Pejabat Cina yang akan menghadiri acara itu ialah Menteri Budaya dan Pariwisata Luo Shugang.

Kehadiran Modi mengisyaratkan akhir dari hubungan yang sudah berlangsung dingin selama bertahun-tahun karena Yameen mengambil kebijakan dengan Cina, hubungan yang telah memperdalam kerisauan India karena dikepung oleh negara-negara yang condong ke arah Beijing.

Di Sri Lanka, negara pulau yang terletak di sebelah tenggara India, persaingan antara New Delhi dan Beijing telah menjadi salah satu pemicu krisis politik dalam beberapa pekan belakangan.

Dahulukan India

Solih, yang pernah menjadi anggota parlemen untuk waktu lama, telah menjanjikan kebijakan 'dahulukan India' di Maladewa, dengan mengatakan negara kecil itu, yang berpenduduk sekitar 400 ribu orang, memerlukan hubungan solid dengan tetangganya itu.

Timnya juga mengkaji kembali investasi Cina yang bernilai jutaan dolar, dan juga utang dari para peminjam Cina dan bagaimana mengaturnya kembali. Solih mengatakan penyelidikan akan dilakukan untuk mengetahui apa yang terjadi dan memperbaiki akuntabilitas, kata Adam Azim, anggota komite transisi, kepada wartawan pada Kamis.

Sumber : Antara/Reuters
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA TERKAIT

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES