Selasa, 5 Syawwal 1439 / 19 Juni 2018

Selasa, 5 Syawwal 1439 / 19 Juni 2018

Najib Balik Kecam Mahathir Soal Utang Pemerintah

Jumat 25 Mei 2018 20:05 WIB

Rep: Marniati/ Red: Ani Nursalikah

Mantan perdana menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak.

Mantan perdana menteri Malaysia Datuk Seri Najib Razak.

Foto: Reuters
Ia membantah klaim Mahathir yang menyebut utang Malaysia 65 persen dari PDB.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak mengecam pemerintahan baru karena pernyataannya terkait utang pemerintah. Dilansir di Star Online, Jumat (25/5), kecaman ini disampaikan Najib melalui Facebook.

"Sekarang kebenaran terungkap tentang utang nasional hingga 1 triliun RM. Kami mengucapkan selamat kepada pemerintah baru yang telah menyebabkan jatuhnya bursa saham kami pekan ini," kata Najib.

Najib berharap menteri pemerintah Pakatan Harapan lebih berhati-hati dalam membuat pernyataan di masa depan. "Kekacauan ini telah menyebabkan kerugian nyata bagi investor pasar saham dan GLIC kami (Perusahaan Investasi Terkait Pemerintah) seperti EPF, KWAP, Khazanah, dan Tabung Haji," kata Najib menambahkan.

Menurut Najib, utang nasional Malaysia adalah 50,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). Ia membantah klaim Mahathir yang menyebut utang Malaysia 65 persen dari PDB atau 1 triliun RM.

Baca juga:

Najib Pertanyakan Klaim Utang Malaysia 1 Triliun Ringgit

Pemerintah Malaysia akan Lunasi Utang 1MDB

Najib menerangkan, pemerintah Barisan Nasional selalu mematuhi panduan pelaporan utang publik internasional sebagaimana didefinisikan oleh Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia. Ia menyebut 50,8 persen sebagai pengukuran yang diterima secara universal.

"Kewajiban kontinjen, seperti jaminan, tidak pernah dimasukkan dalam pengukuran resmi utang pemerintah, bahkan selama masa pemerintahan Tun Mahathir sebelumnya," kata Najib.

Ia mengatakan, pemerintah telah memberikan jaminan ini kepada entitas tertentu yang dimilikinya untuk membantu menurunkan biaya pembiayaan mereka. Ini biasanya kewajiban jangka panjang yang didukung dengan aset yang menghasilkan pendapatan.

Najib juga mengomentari Kemitraan Pemerintah Swasta (PPP) atau Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI). Menurut dia, ini adalah biaya operasional untuk infrastruktur sosial yang sangat dibutuhkan seperti sekolah dan rumah sakit. Sehingga, pembiayaan itu bukan utang.

Pemerintahan BN sebelumnya telah transparan dan tidak pernah menyembunyikan angka-angka ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan. "Semua angka ini diterbitkan dalam Laporan Keuangan, Laporan BNM, Laporan Akuntan Umum, Laporan Auditor Umum setiap tahun tanpa gagal," kata Najib.

Dia mengatakan, analis pasar, ekonom, dan investor sangat menyadari angka-angka ini. Ini adalah fakta yang diakui oleh Menteri Keuangan.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES