Monday, 19 Zulqaidah 1440 / 22 July 2019

Monday, 19 Zulqaidah 1440 / 22 July 2019

PBB Apresiasi Kiprah Indonesia Jaga Perdamaian Dunia

Kamis 24 Jan 2019 18:59 WIB

Red: Nashih Nashrullah

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB membicarakan soal Situasi Timur Tengah, di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (22/1) waktu setempat.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB membicarakan soal Situasi Timur Tengah, di New York, Amerika Serikat (AS), Selasa (22/1) waktu setempat.

Foto: Dok Kemenlu
Indonesia di peringkat ke-7 dari 124 penyumbang pasukan perdamaian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengapresiasi kontribusi penting Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional, kata Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix, saat bertemu dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Lacroix dan Menlu Retno bertemu di sela-sela Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB, di New York, Amerika Serikat, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kementerian Luar Negeri RI yang diterima di Jakarta, Kamis (24/1). 

Dalam kesempatan tersebut, Lacroix mengapresiasi kontribusi aktif Indonesia, terlebih lagi dengan pengiriman satu batalion sejumlah 850 personel baru-baru ini ke Republik Demokratik Kongo (MONUSCO). 

Dia meyakini bahwa dukungan Indonesia itu senantiasa diberikan untuk memperkuat inisiatif PBB guna memberikan solusi tepat dalam menghadapi tantangan terkini terhadap perdamaian dan keamanan.  

Menanggapi hal itu, Menlu RI menyampaikan Indonesia akan terus meningkatkan peran aktifnya dalam misi pemeliharaan perdamaian PBB. Indonesia juga siap berkontribusi dalam pengiriman pasukan perdamaian ke Yaman. "Saya juga mendorong peningkatan 'peace keepers' perempuan untuk setiap misi," kata Menlu Retno.

Menlu RI juga menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengirim satu unit satuan kepolisian sejumlah 140 personel ke Republik Afrika Tengah (MINUSCA) pada 2019.

"Ke depannya, Indonesia mengharapkan terdapat penyesuaian kebijakan dan cara kerja PBB dalam mendorong peningkatan peran perempuan dalam 'peacekeeping operations'," ujar dia. PBB juga didorong membangun inovasi diantaranya dengan mempertimbangkan penempatan bersama (co-deployment) dan penggunaan alusista dari negara kontributor personel.       

Sebagai informasi, pemerintah Indonesia mendorong peningkatan jumlah personel perempuan untuk pasukan pemelihara perdamaian. Hal itu ditunjukkan dengan kesiapan Indonesia untuk mengirimkan lebih dari 25 personel kepolisian perempuan untuk misi pemeliharaan perdamaian PBB ke berbagai negara. 

Selain itu, pemerintah Indonesia juga menyatakan siap untuk memfasilitasi pelatihan personel perempuan untuk misi pemeliharaan perdamaian (female peace keepers) dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

Salah satu bentuk lain komitmen Indonesia dalam menjaga perdamaian dan keamanan, Indonesia akan mengangkat tema pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) pada saat presidensi Indonesia di DK PBB pada Mei 2019, dengan fokus pada pelatihan dan peningkatan kapasitas personel. 

Pelatihan dan peningkatan kapasitas personel pasukan perdamaian itu dipandang penting untuk mendukung kinerja Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB serta menjadi investasi jangka panjang bagi peningkatan profesionalitas peace keepers asal Indonesia.

Indonesia pada November 2018 menempati peringkat ke-7 dari 124 negara kontributor misi pemeliharaan perdamaian PBB, dengan jumlah 3.545 personel yang ditugaskan ke delapan misi PBB, 94 di antaranya merupakan personel perempuan.

Indonesia juga berencana untuk mencapai visi pengiriman 4.000 peace kepeers pada akhir 2019, dengan peningkatan jumlah peace keepers perempuan.   

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA