Sunday, 11 Jumadil Akhir 1442 / 24 January 2021

Sunday, 11 Jumadil Akhir 1442 / 24 January 2021

PBB Beri Bantuan 9,2 Juta Dolar AS untuk Venezuela

Selasa 27 Nov 2018 07:22 WIB

Rep: Marniati/ Red: Teguh Firmansyah

Ikustrasi krisis Venezuela.

Ikustrasi krisis Venezuela.

Foto: Reuters
Ini merupakan pendanaan darurat pertama PBB untuk pemerintahan Maduro.

REPUBLIKA.CO.ID, CARACAS -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)  pada Senin (26/11) mengumumkan pemberian bantuan senilai  9,2 juta dolar AS atau sekitar Rp 131 miliar untuk Venezuela.

Ini adalah pendanaan darurat pertama PBB untuk pemerintah Presiden Nicolas Maduro. Maduro menyalahkan masalah ekonomi negara itu atas sanksi keuangan Amerika Serikat (AS) dan perang ekonomi yang dipimpin oleh musuh politik.

Dana Tanggap Darurat Pusat (CERF) PBB akan mendukung proyek-proyek pemberian nutrisi kepada anak-anak di bawah usia lima tahun, ibu hamil dan ibu menyusui yang berisiko. Ini juga akan memberikan perawatan kesehatan darurat bagi mereka yang rentan.

"Alokasi CERF dibuat untuk memastikan respon cepat terhadap keadaan darurat  atau untuk kondisi yang memburuk dalam keadaan darurat yang ada," menurut situs web CERF.

Baca juga, Eksodus Warga Venezuela Tembus 3 Juta Orang.

Seorang pejabat PBB mengatakan kepada Reuters bahwa CERF  mendanai proyek-proyek di negara-negara yang sedang berperang atau mengalami krisis lain seperti bencana alam. Ia menambahkan  lembaga-lembaga PBB lainnya mungkin juga telah menyediakan dana untuk Venezuela melalui program-program terpisah.

Kementerian Informasi Venezuela tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar. Sampai sekarang, bantuan untuk krisis Venezuela  telah difokuskan pada negara-negara Amerika Selatan.

Negara-negara itu telah menerima warga Venezuela yang melakukan eksodus massal sejak  2015. Situs web CERF menunjukkan telah menyediakan  6,2 juta dolar AS untuk "Pengungsi Regional Venezuela dan Krisis Migrasi . "

Banyak negara  berhati-hati dalam memberikan bantuan langsung ke Venezuela. Para pejabat khawatir menghadapi sanksi dari AS dan Eropa atas tuduhan melakukan kesalahan termasuk korupsi, pelanggaran hak asasi manusia dan perdagangan narkoba.

"Saya merayakan mereka akhirnya menerima bantuan. Tetapi ini adalah pemerintahan  yang sangat korup, dan (dana) bisa berakhir di rekening bank pejabat publik," kata legislator oposisi yang diasingkan Jose Manuel Olivares, seorang dokter dan aktivis pada masalah kesehatan.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA