Minggu, 1 Jumadil Akhir 1441 / 26 Januari 2020

Minggu, 1 Jumadil Akhir 1441 / 26 Januari 2020

PM Australia Gunakan Media Sosial Cina untuk Gaet Pemilih

Rabu 24 Apr 2019 22:22 WIB

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Esthi Maharani

Wechat

Wechat

WeChat digunakan untuk menggaet pemilih yang berbahasa Mandarin

REPUBLIKA.CO.ID, CANBERRA -- Perdana Menteri Australia Scott Morrison, dan pemimpin oposisi Bill Shorten masing-masing menggunakan platform media sosial terbesar China yakni WeChat untuk menggaet pemilih yang berbahasa Mandarin. Platform WeChat ini digunakan untuk menargetkan diaspora Cina menjelang pemilihan federal pada 18 Mei 2019 mendatang.

WeChat diluncurkan oleh raksasa teknologi Cina, Tencent pada 2011 dan dikenal di Cina sebagai Weixin. Aplikasi ini sangat penting dan telah menjadi bagian kehidupan sehari-hari bagi warga Cina.

Australian Broadcasting Corp melaporkan, akun WeChat Morrison didaftarkan pada Januari dengan nama warga negara Cina di Provinsi Fujian. Sedangkan, akun milik Shorten juga didaftarken sebagai warga negara Cina di Provinsi Shandong. Morrison mengatakan, Partai Liberal yang mengusungnya berupaya untuk mentransfer akun miliknya ke Australia.

Para kritikus berpendapat, para pemimpin politik Australia tersebut berisiko dikeluarkan dari platform WeChat jika tidak mematuhi aturan sensor Cina. Morrison mengatakan, akun WeChat miliknya belum dikenakan sensor oleh Cina.

"Kami belum mengalami sensor semacam itu," ujar Morrison kepada wartawan, Rabu (24/4).

Sementara itu, Shorten yang merupakan pemimpin Partai Buruh juga mengatakan hal serupa. Dia mengaku akun WeChat miliknya tidak terkena sensor yang secara rutin dilakukan oleh Partai Komunis Cina terhadap media sosial negaranya.

"Saya tidak merasa disensor oleh pemerintah Cina," ujar Shorten.

Shorten menyerahkan kepada partainya untuk mengurus akun WeChat miliknya. Dia mengatakan, Partai Buruh tidak pernah mengalami penyensoran komunikasi di platform media sosial apa pun.

"Kami tidak mentolerir campur tangan dari luar yang berupaya merusak masyarakat kita yang bebas dan adil," ujar Shorten.

Kepala  International Cyber Policy Center di Australian Strategic Policy Institute, Fergus Hanson mengatakan, penggunaan media sosial Cina dalam pemilihan federal Australia dapat membuat kemungkinan terjadinya penyensoran. Penyensoran ini terkait dengan subjek yang sensitif terhadap Cina.

"Sangat memalukan bahwa Anda berada dalam situasi, di mana seorang politisi Australia dalam demokrasi penuh sedang disensor oleh pemerintah Cina yang berusaha berbicara dengan warga Australia lainnya, di Australia. Ini benar-benar tidak masuk akal," ujar Hanson.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA