REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua Tim Sukses pasangan Hidayat Nur Wahid-Didik J. Rachbini, Triwisaksana, meminta demokrasi partisipatif yang kini berlangsung dalam Pemilukada DKI Jakarta tidak dipasung dengan aturan-aturan yang mengada-ada.
Demikian dikatakan Triwisaksana di tengah keriuhan kampanye pasangan nomor urut 4 di Gelanggang Remaja Jakarta Utara, Rabu (27/6).
Triwisaksana menyatakan, beberapa aturan seperti pembatasan jumlah peserta rapat umum tidak relevan mengingat jumlah pemilih di DKI Jakarta yang sangat besar. "Tidak mungkin membatasi warga yang ingin berpartisipasi dalam rapat umum dan ingin mendengarkan visi dan program calon kami," ujar pria yang akrab disapa Sani ini.
Seperti diketahui, sejak kampanye terbuka dimulai Senin (25/6) lalu, masyarakat selalu memenuhi lokasi kampanye Hidayat-Didik. Warga datang secara sukarela untuk mendengarkan secara langsung visi, misi dan program, ataupun sekadar ingin tahu lebih dekat profil pasangan yang mempopulerkan "Batik Beresin Jakarta" ini.
Lebih lanjut, Sani meminta penyelenggara maupun pengawas Pemilukada untuk lebih intensif mengawasi kemungkinan penyalahgunaan anggaran daerah (APBD) oleh calon-calon tertentu atau pengerahan birokrasi untuk mempengaruhi pilihan masyarakat atas nama program pembangunan.
"Penyalahgunaan APBD utk dana kampanye dan politisasi birokrasi, itulah pelanggaran kampanye yang nyata dirasakan masyarkat," pungkas Sani, yang juga menjabat wakil ketua DPRD DKI Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
