REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional, Muhammad Nuh, menyatakan pemerintah akan memperketat pengawasan di tempat yang dinilai berpotensi besar mengalami kobocoran. "Yang pertama adalah di percetakan tempat soal itu dibuat. Kalau yang di percetakan yang saya kunjungi beberapa hari yang lalu, insya Allah 99 persen saya percaya. Yang bekerja di sana adalah orang luar. Standar Operasional Prosedurnya (SOP) juga sudah disusun sedemikian rupa dan di dalamnya juga dilibatkan polisi. Kenapa melibatkan polisi? Bukannya karena tidak percaya, melainkan supaya lebih memastikan agar di percetakan tidak macam-macam (terjadi penyimpangan)," ungkap Nuh, Rabu (6/4).
Potensi kedua ada dalam pendistribusian soal menuju rayon. Ia mencontohkan lokasi percetakan soal untuk Bali ada di Surabaya. Dalam pendistribusian dari Surabaya menuju Bali harus diawasi dan dikawal. Hal ini dimulai dari gembok yang harus disegel, siapa yang menandatangani segelnya sampai siapa yang memegang kunci gembok tersebut. Semuanya dikawal sampai soal-soal tersebut sampai ke sekolah-sekolah di daerah.
Dari rayon menuju sekolah pun harus ada yang mengawasi. Jangan sampai ada yang mencegat di tengah jalan. Seperti kejadian tahun lalu, terjadi kecelakaan pada kendaraan yang mendistribusikan. Hal ini diharapkan jangan sampai terjadi. Pengawalan tak hanya berhenti di situ saja. Setelah soal UN dikerjakan, semua lembar jawaban harus segera disegel kembali. Pengembalian soal dari sekolah ke rayon pun harus dikawal.
"Meskipun saat ini ada kesulitan untuk mengubah jawaban siswa karena 5 jenis soal itu, pengawasan terhadap pihak sekolah tetap dilakukan dan pengembalian ke rayonnya harus dikawal," tuturnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
