Saturday, 15 Sya'ban 1440 / 20 April 2019

Saturday, 15 Sya'ban 1440 / 20 April 2019

Presiden: Santri Jadi Direktur Bank Syariah, Kenapa Tidak?

Rabu 20 Feb 2019 17:16 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Friska Yolanda

Presiden Joko Widodo memberikan pidato dalam acara Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2019 di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Presiden Joko Widodo memberikan pidato dalam acara Rakornas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 2019 di Jakarta, Rabu (20/2/2019).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Santri diberi pelatihan keterampilan sesuai permintaan industri di sekitar pesantren.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis pendirian Balai Latihan Kerja (BLK) berbasis komunitas di pondok pesantren bisa mendongkrak daya serap industri terhadap para santri lulusan pondok pesantren. Pemerintah memang menargetkan untuk membangun 1.000 unit BLK di pesantren pada 2019 dan 3.000 unit lainnya akan dibangun pada 2020 nanti. Melalui BLK, Jokowi menyebutkan, para santri akan mendapat pelatihan keterampilan sesuai dengan permintaan industri di sekitar pesantren.

Untuk tahap awal, ada sembilan jurusan yang akan dibuka melalui BLK pesantren ini. Kesembilan jurusan itu adalah otomotif, las, perikanan, perkayuan, IT, menjahit, pendingin dan AC, industri kreatif, serta bahasa. Nantinya, pembangunan gedung akan dilakukan sepenuhnya oleh pengelola ponpes dan diawasi pemerintah.

"Jadi setelah dilatih, diterima industri nantinya. Santri jadi bankir kan boleh, jadi manajer bank syariah bisa, jadi direktur bank syariah kenapa tidak? Itu pelatihannya di sini," jelas Jokowi saat memberikan sambutan dalam acara penandatanganan perjanjian kerja sama balai latihan kerja (BLK) berbasis komunitas pesantren, Rabu (20/2).

Presiden menambahkan program pembangunan BLK berbasis komunitas di pesantren sudah dimulai pada 2017. Saat itu pemerintah mengawali program ini dengan membangun 50 unit BLK saja. Pada 2018, pemerintah menambah pendirian BLK di 75 pesantren yang tersebar di Indonesia. Setelah dievaluasi, ujar Jokowi, pemerintah memutuskan memperluas pembangunan BLK pesantren hingga 1.000 unit pada 2019 ini dengan anggaran Rp 1 triliun.

"Tahun depan minimal 3.000 harus terbangun karena jumlah ponpes kita ini 29 ribu di seluruh Tanah Air. Ya kalau hanya 1.000, 1.000 (dibangun), 29 tahun nanti baru rampung," katanya.

Presiden menilai pengelolaan sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengantisipasi datangnya bonus demografi pada 2025 mendatang. Salah satu caranya, dengan melatih anak-anak muda dengan keterampilan agar bisa berkarya di tengah masyarakat.

"Anak muda yang produktif tapi jangan sampai yang produktif ini tdk memiliki keterampilan, kualifikasi yang baik," katanya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA