Jumat, 21 Sya'ban 1440 / 26 April 2019

Jumat, 21 Sya'ban 1440 / 26 April 2019

ASR 2018 Diharapkan Pacu Investor Industri Syariah

Kamis 08 Nov 2018 21:50 WIB

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Friska Yolanda

Anugerah Syariah Republika (ASR) 2018

Anugerah Syariah Republika (ASR) 2018

Foto: Republika/Idealisa Masyrafina
60 persen pembiayaan berpusat di Pulau Jawa.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Pangsa pasar industri syariah Indonesia yang saat ini baru mencapai 8,47 persen, tidak hanya perlu didukung dengan inovasi tapi juga apresiasi. ASR adalah salah satunya

Pembina Asosiasi Fintech Syariah Murniati Muhklisin menilai Anugerah Syariah Republika 2018 ini dapat memacu investor untuk melihat performa industri syariah untuk meningkatkan investasi di industri ini. "Ini bagus untuk memberikan apresiasi ke industri syariah. Dengan anugerah ini harapannya pemain-pemain baru makin greget lagi. Investor makin banyak," kata Murniati saat ditemui dalam ajang Anugerah Syariah Republika (ASR) 2018 di Jakarta, Kamis (8/11).

Menurut Murniati, untuk dapat mengejar industri syariah Malaysia yang saat ini memiliki pangsa pasar 20 persen, Indonesia harus dapat memanfaatkan potensi yang saat ini berkembang. Salah satunya industri teknologi finansial (fintech) syariah yang saat ini baru mulai berkembang dan perlu dukungan investor.

Saat ini 60 persen pembiayaan berpusat di Pulau Jawa, sedangkan 40 persen tersebar di lima pulau terbesar lainnya. Untuk dapat mendorong pembiayaan syariah mencapai daerah lain, kata Murniati, tentunya perlu perkembangan infrastruktur.

"Fintech tidak bisa nyambung kalau infrastruktur tidak diperbaiki. Bagaimana bisa akses Fintech kalau infrastruktur tidak cukup. Apalagi UMKM kita luar biasa dan menjadikan kekuatan indonesia, perlu dukungan pembiayaan," kata Murniati. 

ASR 2018 ini merupakan apresiasi Republika terhadap industri keuangan syariah. Ajang tersebut bertujuan turut berpartisipasi dalam memajukan, mengembangkan, dan memeratakan aktivitas ekonomi Islam di Indonesia. 

Turut hadir dalam acara ini Ketua Dewan Syariah Nasional MUI KH Ma'ruf Amin, Menteri Agama Lukman Hakim Syarifudin, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS Bambang Brodjonegoro, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin, Menteri Pariwisata Arief Yahya, dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA