Sunday, 9 Zulqaidah 1439 / 22 July 2018

Sunday, 9 Zulqaidah 1439 / 22 July 2018

Pemerintah Diminta Bantu Bank Muamalat

Senin 16 April 2018 19:54 WIB

Rep: Iit Septyaningsih/ Red: Andi Nur Aminah

Refleksi kendaraan melintas di depan kantor pusat Bank Muamalat, Jakarta, Ahad (1/4).

Refleksi kendaraan melintas di depan kantor pusat Bank Muamalat, Jakarta, Ahad (1/4).

Foto: Republika/Prayogi
Dengan angka Rp 4,5 triliun saja sudah lebih dari cukup, itu solusi paling mudah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah dinilai perlu turun tangan untuk membantu Bank Muamalat. Seperti diketahui, bank syariah pertama di Indonesia itu tengah mengalami masalah permodalan.

Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Agustianto mengatakan, sebenarnya masalah Muamalat mudah diatasi bila pemerintah bersedia turun tangan. "Selama ini pemerintah juga sudah ada di situ melalui penempatan dana haji, maka ditambahkan saja," ujarnya di Jakarta, Senin, (16/4).

Penempatan dana haji melalui Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tersebut, dia mengatakan, bisa membantu menguatkan permodalan Bank Muamalat. "Dengan angka Rp 4,5 triliun saja sudah lebih dari cukup. Itu solusi paling mudah," jelas Agustianto. Ia menyebutkan, total dana haji mencapai Rp 105 triliun.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, Bank Muamalat masih terus mencari investor baru. Pasalnya, sampai sekarang masih belum ada yang secara resmi meminang bank syariah pertama di Indonesia tersebut. "Bank Muamalat dengan partner baru terus berjalan. Jadi nanti kalau ada partner baru, mereka harus bicara dulu dengan pemilik lamanya," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Herus Kristiyana.

Ia menjelaskan, bila ada investor yang tertarik maka harus berbicara dulu dengan Bank Muamalat. Kemudian, bank akan memfasilitasi calon investor tersebut untuk bertemu pemilik lamanya. "Mereka berunding, kalau sudah sepakat dan harga cocok, pasti akan datang ke kita," kata Heru.

Ia menyebutkan, saat ini ada beberapa calon investor yang tengah mendekati pemilik lama Bank Muamalat namun OJK belum bisa menginformasikannya ke publik. "Sebelum mereka sepakat, saya tidak akan dahului. Intinya saya tidak ingin mendahului, biar mereka sepakat dulu dan OJK pun tidak bisa memaksakan. Jadi calon partner strategisnya datang dulu ke pemiliknya, kalau ada kesepakatan baru datang ke kita," tegasnya.

Perlu diketahui, porsi kepemilikan Bank Muamalat sekarang, paling besar dipegang oleh Islamic Development Bank yakni sebesar 32,74 persen. Sedangkan pemegang saham Bank Muamalat lainnya meliputi Bank Boubyan, Atwill Holdings Limited, National Bank of Kuwait, serta BMF Holdings Limited.

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA