Sunday, 10 Syawwal 1439 / 24 June 2018

Sunday, 10 Syawwal 1439 / 24 June 2018

Didin Minta Pemerintah Dorong Ekonomi Umat

Rabu 14 March 2018 16:14 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Teguh Firmansyah

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Didin Hafidhuddin

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Didin Hafidhuddin

Foto: ROL/Wisnu Aji Prasetiyo
Ekonomi umat potensial, namun belum tergali dengan baik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemberdayaan ekonomi umat menjadi fokus perhatian lembaga keuangan maupun ekonomi Islam.

Cendikiawan Muslim, Didin Hafidhuddin mengatakan perekonomian umat akan terdorong dan berkembang menuju pemerataan ekonomi. Selanjutnya akan dapat mengatasi kesenjangan ekonomi  di Indonesia."Karena sebenarnya ekonomi  umat ini berpotensial tapi belum tergali dengan baik. Misalnya, bagaimana umat ini dibangun semangat wiraswastanya, usahanya untuk memproduksi kebutuhannya sendiri," ujarnya ketika dihubungi Republika.co.id, Jakarta, Rabu (14/3).

Ia memandang, dalam beberapa tahun ini ekonomi umat bangkit tanpa bantuan kongkrit dari pemerintah. Padahal ini akan menjadi kekuatan besar dalam menyejahterakan masyarakat kelas bawah.

"Selama ini bangkitnya hanya umatnya saja yang kita lihat, misal sudah mulai dengan banyak supermarket 212 mart lebih dari 100 meski baru setahun. Itu murni masyarakat baik ibu dan pengurus masjid namun peran pemerintah belum ada," jelasnya.

Menurutnya, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk membangkitkan kembali ekonomi umat. Pemerintah memiliki akses permodalan dan jaringan untuk menggerakan ekonomi umat ini.

Pemerintah punya segalanya. Namun, banyak faktor dari pemerintah yang kurang mendukung. "Terpenting, membangkitkan etos kerja dan wirausaha. Pemerintah harus memberikan bantuan yang kongkrit," ungkapnya.

Ia menyebut, pemerintah belum secara maksimal dalam menata produsen atau pelaku industri. Alhasil, masyarakat Indonesia harus menjadi konsumen di pasar ekonomi yang berpotensial ini.

Untuk itu, Kiai Didin mengusulkan, pemerintah dapat melakukan kerja sama dengan beberapa kementerian dan lembaga keagamaan. Langkah ini semata-mata demi mendorong ekonomi umat.

Pemerintah harus bekerjasama dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI), mencari masjid dengan pilot project yang untuk kegiatan ekonomi dan didukung pemerintah (Kementerian Perdagangan, dan kementerian lainnya), jelasnya.

"Idealnya per kecamatan ada masjid kemudian meningkat per desa, harus ada pilot project yang didukung semuanya," ungkapnya.

Pemerintah juga diminta bekerja sama dengan ormas Islam misalnya Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sehingga langkah ini bisa sekaligus membentuk gerakan bersama antar masjid dan ekonomi umat.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Ketika Belgia Benamkan Tunisia

Ahad , 24 June 2018, 11:38 WIB