REPUBLIKA.CO.ID,BOGOR--Seiring perkembangan industri keuangan syariah saat ini, kemungkinan terjadinya sengketa ekonomi syariah diakui juga semakin besar. Untuk itu Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) pun terus melakukan sosialisasi mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Ketua Basyarnas, Yudo Paripurno, mengatakan sosialisasi Basyarnas kerap dilakukan melalui forum diskusi dengan mengundang pakar dan praktisi di berbagai bidang. ''Dalam program percepatan sosialisasi sistem perbankan syariah Bank Indonesia bekerja sama dengan kalangan perbankan dan lembaga Islam untuk menyelenggarakan training of trainers. Salah satu materinya adalah aspek legal dalam penyelesaian sengketa melalui sistem arbitrase syariah yang disampaikan oleh Basyarnas,'' ujarnya di Bogor, Senin (27/9).
Ia menambahkan, berbagai bentuk kerja sama pun dilakukan dengan pimpinan MUI di tingkat provinsi. Saat ini telah terbentuk 15 kantor perwakilan Basyarnas di daerah, seperti Riau, Yogyakarta, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Malang.
Dalam kurun waktu 1997-2009 terdapat 17 perkara yang terdaftar di Basyarnas, dimana sebagian besar berupa perkara pembiayaan Bai Bithaman Ajil. ''Perkara di Basyarnas umumnya semacam pembiayaan macet dan sebagian besar perkara diajukan oleh bank syariah,'' kata Yudo.
Sementara untuk di tahun ini terdapat dua perkara yang telah ditangani Basyarnas. Mengenai adanya pendapat perangkat hukum syariah saat ini masih kurang, Yudo menuturkan hal tersebut harus diperkuat bersama-sama oleh para pegiat ekonomi syariah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
