Kamis, 18 Ramadhan 1440 / 23 Mei 2019

Kamis, 18 Ramadhan 1440 / 23 Mei 2019

Dewan Kedelai Nasional Minta Penetapan HPP Berdasarkan Lokasi

Rabu 01 Mei 2013 16:32 WIB

Rep: Rr Laeny Sulistyawati/ Red: Nidia Zuraya

Produksi kedelai laokal.

Produksi kedelai laokal.

Foto: Antara

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Kedelai Nasional meminta pemerintah untuk segera memutuskan Harga Pokok Pembelian (HPP) kedelai berdasarkan lokasi. Ketua umum Dewan Kedelai Nasional Benny A Kusbini mengatakan, sebenarnya pemerintah Indonesia sudah  diminta untuk menentukan HPP kedelai sejak tahun lalu.

Benny mengaku sudah mendengar rencana pemerintah menetapkan HPP sebesar Rp 7 ribu per kilogram.Tapi Benny memberi masukan supaya pemerintah Indonesia tidak menerapkan HPP kedelai yang sama di semua daerah di Indonesia. “Seharusnya, HPP kedelai ditetapkan (berdasarkan) lokasi kebun ataupun letak pasar, misalnya di Kota Jakarta, Surabaya, atau Makassar,” ujarnya saat dihubungi ROL, Rabu (1/5).

Benny mengusulkan hal itu bukan tanpa alasan. Menurutnya, pemerintah harus memperhitungkan bagaimana aspek biaya transportasi, pengeringan, sampai pengemasan kedelai yang berbeda-beda di tiap daerah. Jadi, kata Benny, HPP pasti tidak sama di berbagai wilayah Indonesia.  “Aspek-aspek itu penting. Jadi HPP di tiap daerah pasti berbeda, misalnya Surabaya dengan Sulawesi atau Banyuwangi, Jawa Timur,” tuturnya.

Dia menambahkan, pemerintah harus membangun infrastruktur, jalan, pelabuhan, sampai sarana transportasi untuk kelancaran penanaman kedelai. Selain itu, kata Benny, pemerintah diharapkan merealisasikan dan menentukan wilayah-wilayah yang khusus untuk penanaman kedelai dan jangan dicampur dengan tanaman lain.

“Misalnya pengembangan Jagung di Sulawesi Barat, Sulawesi Timur. Sedangkan kedelai ditanam di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Maluku,” ucapnya. Artinya, sambung Benny, pemerintah jangan membiarkan lahan itu untuk ditanam jagung dan kedelai di satu tempat.

Ia menambahkan, lahan itu terkonsentrasi untuk kedelai saja dengan alasan efisiensi. "Sebenarnya pemetaan wilayah penanaman kedelai memang sudah dilakukan pemerintah. Tapi jika terjadi keributan, maka kartel yang disalahkan,” paparnya.

Menteri perdagangan Indonesia Gita Wirjawan mengatakan, seluruh menteri sudah meneken HPP kedelai dan sudah dikirim ke kantor presiden. Namun dia belum mengetahui berapa penetapan HPP kedelai. “Mudah-mudahan pekan ini dapat keluar.Yang penting (ada) peraturan presiden (perpres) dulu,” ucapnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA