Rabu, 15 Jumadil Akhir 1440 / 20 Februari 2019

Rabu, 15 Jumadil Akhir 1440 / 20 Februari 2019

BKP Intervensi Daerah Rawan Pangan

Jumat 16 Nov 2018 23:12 WIB

Rep: Melisa Riska Putri/ Red: Dwi Murdaningsih

Program Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dalam menangani daerah rawan pangan

Program Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dalam menangani daerah rawan pangan

Terdapat 81 kabupaten rentan rawan pangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Tingginya wilayah rawan pangan di Indonesia membuat Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian intervensi. Di setiap provinsi terdapat desa yang tahan pangan hingga sangat rentan rawan pangan.

Kepala BKP Agung Hendriadi mengatakan, guna mengatasi masalah tersebut campur tangan dilakukan dengan mendorong wilayah tersebut menyediakan pangannya sendiri. Ketahanan pangan nasional dimulai dari ketahanan pangan keluarga.

Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan membentuk Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Kawasan Mandiri Pangan (KMP).

"Ada 8.814 KRPL tahun ini," kata dia dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Petanian, Jumat (16/11).

Ia menambahkan, jumlah tersebut sudah menyentuh 264.420 rumah tangga dan sekitar 1.057.680 jiwa jika dalam satu rumah tangga ada empat jiwa. Sebanyak 556 KRPL terbentuk tahun ini.

Tujuan KRPL menurut Agung untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi keluarga serta meningkatkan pendapatan. Melalui kegiatan ini, ia melanjutkan, masyarakat melalui kelompok wanita diajak untuk memanfaatkan pekarangannya dengan melakukan kegiatan budidaya sumber karbohidrat, protein dan vitamin.

Selain dapat memenuhi kebutuhan pangan, juga meningkatkan pendapatan yang secara tidak langsung juga akan memperbaiki kesejahteraan mereka. Menurut Agung, melalui KRPL para ibu rumah tangga yang masuk dalam kelompok bisa mengurangi pengeluaran belanja bahan pangan antara Rp 750 ribu hingga 1,5 juta per bulan.

Kegiatan KRPL ini juga merupakan bentuk intervensi sensitif untuk penurunan stunting yang kegiatannya berpotensi untuk dieskalasi. Sedangkan kegiatan KMP yang dilakukan sejak 2015  bertujuan mendorong ketersediaan pangan di pedesaan, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat dalam melakukan usaha, penguatan kelembagaan ekonomi dan integrasi dukungan lintas sektor.

Dijelaskan Agung, pada 2015 – 2017 Kegiatan KMP dilaksanakan di 23 provinsi, 76 kabupaten, 97 kawasan/kecamatan, 408 desa, 428 kelompok.  

"Khusus untuk KMP tahun 2018  bertujuan untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui padat karya serta penurunan stunting di wilayah rentan rawan pangan," ujar Agung.

Menurut Agung, berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas/FSVA ) pada 2018 terdapat 81 kabupaten rentan rawan pangan. Daerah rentan rawan pangan ini ditandai dengan tingginya rasio konsumsi normatif terhadap ketersediaan pangan, tingginya balita stunting dan tingginya persentase penduduk miskin.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES