Saturday, 20 Ramadhan 1440 / 25 May 2019

Saturday, 20 Ramadhan 1440 / 25 May 2019

Sinergi dengan KPK, Mentan Amran Sikat Koruptor dan Mafia

Selasa 25 Sep 2018 18:00 WIB

Rep: Melisa Riska Putri/M Fauzi Ridwan/ Red: Gita Amanda

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengundang KPK untuk bersinergi melawan korupsi.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengundang KPK untuk bersinergi melawan korupsi.

Foto: Kementan
Amran meminta masyarakat melapor jika ada penyelewengan anggaran pertanian.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk bersinergi memperkuat pencegahan korupsi dan mengecek penggunaan anggaran yang sudah digunakan Kementerian Pertanian (Kementan). Amran beharap semua pihak di Kementeriannya terbebas dari korupsi.

Untuk pencegahan, utamanya mengecek anggaran yang sudah disalurkan khususnya alat mesin pertanian. "Kami ingin semua terbebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme,” ujar Mentan Amran, di kantornya Selasa (25/9) siang, seperti dalam siaran persnya.

Kendati selama ini Kementan sudah menjalin komunikasi intens dengan KPK, untuk pertemuan hari ini Mentan mengaku mengundang KPK secara khusus. “Memang kita sudah ada MoU sejak 2015 antara Ketua KPK dan Mentan. Juga ada tiga hingga empat orang yang ditempatkan untuk mengawasi kerja kami. Khususnya untuk tanam pangan, kami ingin diawasi. Tadi (pembicaraan) kita fokus pada alsintan,” tambah Amran.

Kementan menginisiasi pertemuan yang dilakukan tertutup di ruang Menteri Pertanian ini. Menyusul beredarnya kabar miring mengenai penggunaan anggaran untuk pembelian alat dan mesin pertanian (alsintan). Amran meminta masyarakat segera melapor, jika memiliki informasi mengenai penyelewengan, atau penyalahgunaan anggaran pertanian.

“Kalau ada masalah desas desus, sampaikan ke saya. Hari ini juga kami pecat. Bukan kami beri peringatan, kami pecat. Jadi cek siapa itu namanya (yang diduga melakukan penyelewengan), lapor, kita pecat,” tegas Amran.

Ia menambahkan, selama ini sikap tegasnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel sudah ia terapkan di Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. “Ini cerita, jam 09.00 Aku tahu jam 10.00 Aku pecat. Ada juga yang catut nama menteri, menggunakan stempel dinas palsu atas nama menteri, lalu minta uang di daerah. Pagi kami tahu siang kami pecat,” tegasnya.

Hal ini juga pernah ditegaskan Amran dihadapan peserta yang hadir pada acara Spekta Holtikultura di Balai Penelitian Tanaman dan Sayuran (Balitsa) Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Kamis (20/9) lalu. Saat itu Amran menegaskan akan melibas pegawainya yang melakukan tindakan korupsi di Kementan. Dirinya mengungkapkan tidak ada ruang bagi pegawainya untuk melakukan korupsi terlebih ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengawasi.

Sementara itu dalam keterangan tertulisnya, Inspektur Jenderal Kementan Justan Ridwan Siahaan menyampaikan, sejak awal jabatannya Menteri Pertanian Amran Sulaiman memegang teguh komitmen untuk menyelenggarakan program Nawacita Presiden Jokowi bidang Kedaulatan Pangan secara bersih dan bebas dari korupsi. Karenanya ia mengaku heran mengenai beredarnya informasi tidak bertanggung jawab di media sosial, tentang alat mesin pertanian yang sedang disidik oleh Kejaksaan.

Justan mengundang masyarakat untuk menyampaikan langsung laporan atas temuan atau informasi terkait kinerja Kementan. “Kepada segenap masyarakat termasuk Pers, jika masih ada praktek korupsi bahkan pelambatan proses ijin di lingkungan Kementerian Pertanian, ayo laporkan ke Menteri, laporkan ke Irjen,” katanya.

Ia mengapresiasi tiap perhatian dari berbagai pihak mengenai apa yang sedang dikerjakan Kementan. Namun begitu Kementan sudah menyediakan saluran resmi pelaporan di situs www.pertanian.go.id/wbs/ , atau telepon di nomor (021) 7884 1733.

“Niscaya kami pasti menindaklanjutinya. Jika ada yang tidak ditindaklanjuti, kemungkinan pengaduan dimaksud tidak mengandung muatan pengawasan,” tutup Justan.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA