Minggu, 10 Syawwal 1439 / 24 Juni 2018

Minggu, 10 Syawwal 1439 / 24 Juni 2018

Kebijakan Pemerintah Soal Pangan Dinilai Masih Bias

Ahad 18 Februari 2018 12:32 WIB

Rep: mohammad akbar/ Red: Winda Destiana Putri

Diskusi bertajuk 'Beras Terakhir?' yang digelar oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang digelar di Bogor akhir pekan ini.

Diskusi bertajuk 'Beras Terakhir?' yang digelar oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang digelar di Bogor akhir pekan ini.

Foto: Republika/mohammad akbar
Masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa beras adalah satu-satunya pangan pokok.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- Perilaku konsumsi dinilai menjadi penyebab masih tingginya kebutuhan penduduk Indonesia terhadap beras. Situasi ini diperkuat juga dengan sikap pemerintah yang masih bias dalam menerapkan kebijakan sektor pangan, terutama hanya memfokuskan pada pola budi daya padi sawah.

Hal tersebut menjadi benang merah dari diskusi bertajuk 'Beras Terakhir?' yang digelar oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang digelar di Bogor akhir pekan ini. Dalam diskusi itu hadir sebagai pembicara adalah dosen Departemen Gizi Masyarakat IPB yang juga menjabat sebagai wakil rektor IPB, Dr Drajat Martianto, Dr Suryo Wiyono (ketua Departemen Proteksi Tanaman IPB) dan Dr Hermanu Triwidodo (ketua Gerakan Petani Nusantara).

"Mindset masyarakat yang masih mengelas-kelaskan jenis pangan jelas menjadi pembentuk perilaku konsumsi," kata Drajat.

Drajat mengatakan, saat ini konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa beras adalah satu-satunya pangan pokok. Kondisi itu makin diperkuat juga dengan perilaku pengusaha yang cenderung mengambil peran hanya sebagai investor atau spekulator dan sangat jarang menjadi inovator. Ia menyarankan, sudah seharusnya pengusaha membangun partnership dengan perguruan tinggi agar hasil riset bisa sampai ke hilir, yakni konsumen.

"Di saat inilah pemerintah harusnya berani melakukan investasi besar-besaran pada pengolahan produk mentah dari pangan lokal kita yang beragam menjadi produk siap konsumsi oleh masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Suryo menjelaskan, ada tiga level bias terkait persoalan kebijakan pangan yang dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah masih memandang bahwa pangan harus beras. Kedua, beras itu harus padi sawah, dan padi sawah harus dilakukan dengan budi daya intensif.

Padahal, kata Suryo, potensi padi nonsawah masih sangat besar. Mengutip data BPS, ia mengungkap, sekarang ini luas lahan kering yang masih tersedia sekitar 18 juta hektare (ha). Sedangkan, lahan basah hanya tersedia 8,1 juta ha.

"Dari data statistik tersebut memperlihatkan bahwa untuk mengembangkan kecukupan pangan tidak bisa mengandalkan pada padi sawah dan beras," katanya.

Hermanu juga menyayangkan sikap pemerintah yang kini mengarahkan kebijakannya secara monokultur dengan menempatkan budi daya padi sebagai fokus utama. Padahal pada 1997, sebuah lembaga internasional bernama Upward pernah menaruh perhatian untuk pengembangan keanekaragaman pangan.

"Yang menjadi aneh adalah perhatian internasional itu tidak sebanding dengan perhatian nasional. Kebijakan yang mengarah kepada monokultur membuat perhatian internasional itu justru turun dan Upward pun sekarang sudah tidak ada lagi di Indonesia," katanya.

Koordinator KRKP, Said Abdullah, mengatakan, saat ini terjadi tren konsumsi beras yang menurun dari waktu ke waktu. Data BPS, kata dia, memperlihatkan jika awal 2000, konsumsi beras perkapita pertahun sebesar 139 kg maka pada 2014 sudah menurun menjadi 114 kg.

"Walau data memperlihatkan tren yang turun tapi kebijakan pertanian (pangan) selama bertahun-tahun ini hanya ngomongin beras saja. Pada akhirnya hal ini akan mengancam kedaulatan pangan bangsa karena dengan kebijakan yang ada sekarang hanya menciptakan monokonsumsi beras," ujarnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Ketika Belgia Benamkan Tunisia

Ahad , 24 Juni 2018, 11:38 WIB