Selasa, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Selasa, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Penggunaan Minyak Fosil untuk Listrik Ditekan

Rabu 20 Feb 2019 17:27 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Friska Yolanda

Foto udara perkebunan kelapa sawit di Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, Kamis (13/9). Kementerian Perdagangan memberlakukan Bea Keluar (BK) untuk produk  crude palm oil (CPO) asal Indonesia US$0 per ton untuk September karena turunnya harga referensi produk CPO penetapan BK periode September 2018 pada level 603,94 dolar AS per metrik ton (MT) melemah 28,23 dolar AS.

Foto udara perkebunan kelapa sawit di Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatra Selatan, Kamis (13/9). Kementerian Perdagangan memberlakukan Bea Keluar (BK) untuk produk crude palm oil (CPO) asal Indonesia US$0 per ton untuk September karena turunnya harga referensi produk CPO penetapan BK periode September 2018 pada level 603,94 dolar AS per metrik ton (MT) melemah 28,23 dolar AS.

Foto: Nova Wahyudi/Antara
Pemerinth mendorong penggunaan minyak nabati untuk pembangkit listrik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah menargetkan penggunaan minyak fosil sebagai bahan bakar pembangkit akan dikurangi terus secara bertahap. Targetnya, hingga 10 tahun ke depan, rasio penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dalam bauran energi hanya 0,4 persen. Selebihnya, pemerintah mendorong pemanfaatan crude palm oil (CPO) sebagai pengganti BBM.

Baca Juga

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menjelaskan alasan pemerintah melakukan kebijakan ini karena persoalan harga. Harga BBM yang tidak bisa terprediksi dan cenderung mahal akan membuat beban bagi PLN. Selain itu, kata Jonan, pembangkit dengan BBM tidak ramah lingkungan.

"Kita mau besok komposisi BBM hanya 0,4 persen. Kita akan turunkan secara bertahap. Di satu sisi kita genjot untuk penggunaan CPO," ujar Jonan di Kementerian ESDM, Rabu (20/2).

Ia meminta juga kepada PLN untuk bisa mengganti komponen PLTD untuk bisa kompeten dengan bahan bakar nabati. "Penting sekali bahwa PLTD (pembangkit listrik tenaga diesel) PLN diganti dengan BBN tentunya tidak termasuk BBM. Kalau BBN Bahan Bakar Nabati (BBN)," tutur Jonan.

Selain itu, untuk mengurangi penggunaan BBM ada pilihan dengan menarik jaringan PLN ke wilayah yang sebelumnya mendapat pasokan listrik dari PLTD. Alternatif tersebut akan dipilih sesuai dengan efektivitas pengurangan BBM.

"Caranya bisa dua, bisa pembangkit baru atau jaringan tergantung mana yang efisien. Untuk pembangkit baru bisa pembangkit PLTS, bisa gas," tandasnya.

Dalam RUPTL, program kelistrikan nasional selama 10 tahun ke depan, porsi batubara dalam bauran energi sebesar 54,6 persen, Energi Baru Terbarukan 23 persen, gas 22 persen dan Bahan Bakar Minyak ( BBM) sebesar 0,4 persen.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA