Selasa, 5 Syawwal 1439 / 19 Juni 2018

Selasa, 5 Syawwal 1439 / 19 Juni 2018

Indef Pertanyakan Klaim Pemerintah Soal Utang Produktif

Selasa 20 Februari 2018 21:06 WIB

Rep: Fuji Pratiwi/ Red: Nur Aini

Ki-ka : Peneliti INDEF Nailul Huda, Peneliti INDEF Andry S. Nugroho, ekonom senior INDEF Dradjad H. Wibowo, anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun, dan peneliti INDEF Izzudin Al Farras Adha memaparkan kinerja penciptaan lapangan kerja pada tiga tahun era Joko Widodo dibandingkan denga dua periode pemerintahan sebelumnya di Kantor INDEF pada Selasa (20/2).

Ki-ka : Peneliti INDEF Nailul Huda, Peneliti INDEF Andry S. Nugroho, ekonom senior INDEF Dradjad H. Wibowo, anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun, dan peneliti INDEF Izzudin Al Farras Adha memaparkan kinerja penciptaan lapangan kerja pada tiga tahun era Joko Widodo dibandingkan denga dua periode pemerintahan sebelumnya di Kantor INDEF pada Selasa (20/2).

Foto: Republika/Fuji Pratiwi
Sektor infrastruktur dinilai tidak banyak menyerap tenaga kerja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mempertanyakan klaim peningkatan utang untuk kegiatan produktif. Sebab, sektor unggulan saat ini, infrastruktur, justru memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang rendah.

Ekonom senior Indef, Dradjad H. Wibowo menjelaskan, tambahan utang Indonesia banyak dipakai di infrastruktur. Sementara penyerapan tenaga kerja di sektor itu rendah sekali. Artinya, tambahan utang yang akan membebani generasi ke depan belum produktif dari sisi penciptaan lapangan kerja.

Dari kajian Indef, selama tiga tahun periode pemerintahan yang dipimpin Joko Widodo dan Jusuf Kalla (2015-2017), tambahan penduduk bekerja sebanyak 134,6 ribu orang di tengah masifnya pembangunan infrastruktur. Angka itu lebih rendah sekaligus lebih tinggi dibanding dua periode pemerintahan sebelumnya. Tambahan penduduk bekerja di sektor konstruksi pada tiga tahun pertama SBY-Boediono (2010-2012) sebanyak 483,6 ribu orang dan pada tiga tahun pertama SBY-JK (2005-2007) sebanyak 94,9 ribu orang.

Hal itu Dradjad nilai harus dikoreksi karena mengindikasikan ada yang salah dalam desain pembangunan Indonesia. ''Kalau klaimnya utang dipakai untuk ekonomi produktif, produktinya dimana?'' ungkap Drajad usai paparan kinerja penciptaan lapangan kerja tiga pemeritahan Indonesia di Kantor Indef pada Selasa (20/2).

Menurutnya, pembangunan infrastruktur yang banyak digenjot adalah jalan tol, tapi minim untuk fasilitas perkotaan seperti pembangunan gorong-gorong, trotoar, rusun, dan fasilitas publik yang banyak menyerap tenaga kerja. Padahal, kata dia, dana yang besar ke infrastruktur bisa dipakai untuk mendorong peningkatan tenaga kerja. Selain itu, dana bisa dialokasikan ke infrastruktur perdesaan yang bisa banyak penyerapan tenaga kerja. ''Ada banyak aktivitas yang bisa memanfaatkan tenaga kerja,'' kata Dradjad.

Sebelumnya, Bank Indonesia menyampaikan, pada kuartal akhir 2017, utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai 352,2 miliar dolar AS (sekitar Rp 4.769 triliun berdasarkan kurs JISDOR Rp 13.541) atau tumbuh 10,1 persen dibanding periode yang sama pada 2016 (yoy). Perkembangan ULN ini terjadi baik di sektor publik maupun swasta, sejalan dengan kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan produktif lainnya.

ULN tetap didominasi ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 86,1 persen dari total ULN dan pada akhir kuartal IV 2017 tumbuh 8,5 persen (yoy). Sementara itu, ULN berjangka pendek tumbuh 20,7 persen (yoy). Berdasarkan jangka waktu, BI menilai struktur ULN Indonesia pada akhir kuartal IV 2017 terbilang aman.

Menurut sektor ekonomi, posisi ULN swasta pada akhir kuartal IV 2017 terutama dimiliki oleh sektor keuangan, industri pengolahan, listrik, gas, dan air bersih (LGA), serta pertambangan. Pangsa ULN keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,9 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan dengan pangsa pada kuartal sebelumnya sebesar 77,0 persen.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES