Wednesday, 4 Zulhijjah 1439 / 15 August 2018

Wednesday, 4 Zulhijjah 1439 / 15 August 2018

KKP Integrasi Bisnis Kelautan dan Perikanan

Selasa 13 February 2018 18:44 WIB

Rep: Intan Pratiwi/ Red: Satya Festyiani

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menggelar Marine Fisheries Business and Investment Forum (MFBIF) di Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP, Jakarta, Senin (1202).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menggelar Marine Fisheries Business and Investment Forum (MFBIF) di Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP, Jakarta, Senin (1202).

Foto: KKP
Dukungan logistik sangat penting dalam pengelolaan bisnis kelautan dan perikanan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kembali menggelar Marine Fisheries Business and Investment Forum (MFBIF) di Gedung Mina Bahari III, Kantor KKP, Jakarta, Senin (12/02). Acara ini dihadiri oleh berbagai pengusaha dan stakeholder kelautan dan perikanan, baik internal maupun eksternal KKP. Pada forum bertema Peran Jasa Logistik Dalam Mendukung Pengembangan Industri Perikanan Nasional, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menekankan pentingnya dukungan logistik dalam pengelolaan bisnis dan investasi bidang kelautan dan perikanan.

Menteri Susi ingin forum ini dimanfaatkan sebagai wadah interaksi bisnis dan investasi baik dari dalam maupun luar negeri untuk memperbaiki industri perikanan nasional. "Di sini ada pengusaha yang butuh bantuan dana pinjaman untuk membesarkan usahanya, di sini perbankannya punya dana untuk disalurkan pada para pengusaha. Itu sebetulnya konteks dan inisiatif dan filosofi dari Marine Fisheries Business and Investment Forum, bukan sekedar group discussion," tutur Susi melalui keterangan tertulisnya, Selasa (13/2).

Menurut Menteri Susi, Indonesia sudah menerapkan berbagai kebijakan demi memperbaiki ekonomi kelautan dan perikanan, salah satunya adalah dengan merebut kembali kedaulatan laut Indonesia. Namun, peningkatan ekonomi kelautan belum tercapai secara maksimal karena koneksi bisnis yang masih lemah.

"Ikan sudah banyak, keluhannya orang yang nangkep ikan susah cari pasar. Sedangkan di satu posisi kita belum ada bahan baku. Kalau kapal asing masih jalan kita tidak punya bahan baku," ungkap Menteri Susi.

Oleh karena itu, Menteri Susi ingin adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, BUMN, dan stakeholder kelautan dan perikanan dalam hal bisnis dan investasi. Menurutnya, BUMN sektor kelautan dan perikanan seperti PT Perinus dan Perum Perindo perlu segera melakukan akselerasi bisnis dan investasi demi tercapainya peningkatan ekonomi masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Selain itu, Menteri Susi juga ingin bantuan PT PELNI dalam menyediakan transportasi demi memudahkan pengangkutan dan pengiriman produk kelautan dan perikanan Indonesia, terutama di pulau-pulau terluar Indonesia.

"Seminggu tiga kali paling tidak dari Merauke atau dari Timika, (kapal) Pelni selalu kosong pulangnya. Sementara kapal-kapal ikan di Timika dan Merauke nungguin dua minggu sekali untuk angkut ikannya," ungkap Menteri Susi.

Oleh karena itu, ia menginginkan optimalisasi pemanfaatan fasilitas transportasi milik negara untuk memangkas biaya yang harus dikeluarkan dan waktu yang mungkin terbuang.

Menteri Susi berpendapat, ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk meningkatkan detak usaha perikanan Indonesia. Beberapa hal tersebut di antaranya memperbaiki sistem logistik dan transportasi produk perikanan, mengubah mindset pengusaha yang berorientasi pada usaha perikanan yang berkelanjutan, menyiapkan dukungan permodalan bagi nelayan dengan bantuan perbankan, dan menyiapkan pengusaha perikanan yang inovatif dan mampu mengolah diversifikasi produk perikanan.

 

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Pentas Seniman Bandung Peduli Lombok

Selasa , 14 August 2018, 23:59 WIB