Senin, 15 Ramadhan 1440 / 20 Mei 2019

Senin, 15 Ramadhan 1440 / 20 Mei 2019

PKS Minta Impor Garam tidak Jadi Kebijakan Permanen

Selasa 01 Agu 2017 16:49 WIB

Rep: Amri Amrullah/ Red: Nidia Zuraya

Garam (ilustrasi)

Garam (ilustrasi)

Foto: ANTARA

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Memed Sosiawan berharap impor garam hanyalah kondisi sementara untuk menangani kelangkaan garam. Bukan rencana permanen.

Karena hujan berkepanjangan di daerah sentra penghasilan garam, maka produksi garam nasional merosot drastis. Pemerintah pun berencana mengimpor garam dari India dan Australia sebanyak 75 ribu ton.

"Kita berharap impor ini hanyalah kondisi sementara menangani kelangkaan garam, bukan rencana permanen terus-menerus impor untuk merendahkan harga garam di pasaran, yang dengan harga rendah," kata Memed dalam siaran persnya, Selasa (1/8).

Memed menambahkan bahwa apabila pemerintah mengimpor garam dalam jangka panjang, maka tentu saja hal tersebut akan merugikan petani garam Indonesia. "Dan pada akhirnya mereka meninggalkan usaha garamnya. Kalau sudah demikian maka Indonesia akan selamanya tergantung impor garam luar negeri," ujarnya.

Kondisi ini akan berpengaruh juga dengan semua produksi yang terkait dengan garam seperti produksi ikan asin yang kini memilih untuk menaikkan harga ikan asin di pasaran. Harga garam sebelumnya Rp 8.000 per kg kini menjadi Rp 11 ribu per kg begitu juga dengan harga ikan yang naik hingga dua kali lipat dibandingkan harga sebelumnya.

"Semua produksi terkait garam akan naik harganya," ungkapnya.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA