Selasa, 10 Zulhijjah 1439 / 21 Agustus 2018

Selasa, 10 Zulhijjah 1439 / 21 Agustus 2018

DPR Dukung Keinginan Pemerintah Keluar dari TPP

Ahad 29 Januari 2017 19:54 WIB

Red: Mansyur Faqih

Petugas melakukan pemuatan gerbong kereta api ke dalam kapal saat ekspor perdana ke Bangladesh di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (31/3).  (Antara/Zabur Karuru)

Petugas melakukan pemuatan gerbong kereta api ke dalam kapal saat ekspor perdana ke Bangladesh di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, Kamis (31/3). (Antara/Zabur Karuru)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Keinginan pemerintah untuk membatalkan keikutsertaan dalam kerja sama perdagangan Trans Pacific Partnership (TPP) mendapatkan dukungan. Dukungan menguat terutama setelah Amerika Serikat keluar dari kerja sama tersebut. 

"Bagi Indonesia yang harus diutamakan adalah kepentingan nasional, bagaimana melindungi perekonomian dalam negeri," ujar Ketua DPR Setya Novanto dalam keterangannya, Ahad (29/1).

DPR, ujar Novanto, mendukung penuh kebijakan pemerintah untuk memperkuat ekonomi dalam negeri. Ekonomi kerakyatan yang menjadi penyangga dan penyelamat perekonomian harus dioptimalkan. 

Tindakan afirmasi juga disebut harus ditunjukkan, baik berupa kebijakan, kelembagaan, permodalan dan pemasaran. Demikian pula, industri manufaktur yang harus digenjot kembali supaya dapat tumbuh dengan baik, karena serapannya terhadap lapangan kerja juga sangat besar.

Memang, kata dia, di satu sisi ketentuan semua anggota TPP harus menerapkan kebijakan non-tarif memberikan peluang untuk meningkatkan perdagangan ke negara lain. Akan tetapi, jangan lupa potensi meningkatnya serbuan negara anggota TPP ke dalam negeri jauh lebih besar ketimbang kenaikan ekspor.

Apalagi, tambah Novanto, negara-negara anggota TPP mempunyai kekuatan industri yang lebih baik dibanding Indonesia. Misalnya, Vietnam yang memiliki panetrasi kuat terhadap pasar AS, terutama untuk produk tekstil dan alas kaki. 

Menurut Novanto, sebaiknya Indonesia mengotimalkan kekuatan pasar dalam negeri dan potensi di kawasan ASEAN yang sampai sekarang belum digarap dengan serius.

"Pasar ASEAN belum dioptimalkan, baru tergarap sekitar 25 persen. Berbagai kelemahan perlu terus diperbaiki, seperti iklim investasi, kepastian hukum serta stabilitas politik dan keamanan. Demontrasi yang belakangan sering terjadi juga dapat mengganggu iklim investasi, sehingga mempengaruhi masuknya modal asing ke dalam negeri," ungkap ketua umum DPP Partai Golkar tersebut.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Jamaah Haji Berwukuf di Arafah

Senin , 20 Agustus 2018, 23:56 WIB