Kamis, 24 Syawwal 1440 / 27 Juni 2019

Kamis, 24 Syawwal 1440 / 27 Juni 2019

Penurunan Kemiskinan Belum Atasi Kurang Gizi

Rabu 10 Feb 2016 13:07 WIB

Rep: C37/ Red: Nur Aini

Kemiskinan, ilustrasi

Kemiskinan, ilustrasi

Foto: Republika

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Angka kemiskinan dalam tiga tahun terakhir dinilai menurun. Namun, kondisi tersebut belum menyelesaikan persoalan asupan gizi balita dan keparahan kemiskinan di perkotaan.

Pada 2014, sebanyak 29,7 persen penduduk Indonesia mengalami kemiskinan multidimensi hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan kemiskinan ekonomi yang 11,3 persen. Namun, 3 tahun terakhir, kemiskinan multidimensi mengalami penurunan dari 35 persen (2012)  menjad 30,8 persen (2013) dan kembali turun menjadi 29,7 persen (2014).

Perkumpulan Prakarsa, lembaga riset kebijakan menjelaskan, meski angka kemiskinan multidimensi turun, Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) masih mencatat persoalan yang merisaukan yakni makin memburuknya asupan gizi balita dan keparahan kemiskinan di perkotaan.

IKM adalah penghitungan kemiskinan secara lebih luas dengan melihat dimensi-dimensi penting yang mempengaruhi kapabilitas manusia yakni pendidikan, kesehatan dan standar kualitas hidup, bukan hanya dimensi ekonomi atau moneter.

"IKM mengukur berbagai aspek deprivasi yang dialami seseorang dalam kehidupannya, termasuk aspek kurangnya akses pendidikan, kondisi tempat tinggal yang tidak layak, kesehatan, gizi buruk, dan lainnya. Tidak heran jika angka kemiskinan multidimensi lebih tinggi dari ukuran kemiskinan moneter," jelas Setyo Budiantoro, Peneliti Senior,  Perkumpulan Prakarsa dalam peluncuran laporan "Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) Indonesia 2012-2014" di Jakarta, Rabu (10/2).

IKM pertama kali dikembangkan oleh OPHI (Oxford Poverty and Human Development Initiative) Universitas Oxford bersama United Nations Development Programme (UNDP) pada 2010.  Di tataran global, kemiskinan multidimensi telah menjadi komitmen tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang menjadi komitmen 190-an negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Jika SDGs menekankan bahwa kemiskinan harus dilihat dari segala dimensinya, maka ke depannya, alat ukur kemiskinan dapat ditambah dengan kemiskinan multi dimensi," kata Setyo.

Di Indonesia, Perkumpulan Prakarsa,  menggunakan metode Multidimentional Poverty Index (MPI) OPHI untuk menghitung IKM tingkat nasional,  provinsi, serta kabupaten/kota berdasarkan data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) BPS tahun 2012-2014.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA