Saturday, 22 Muharram 1444 / 20 August 2022

Utang Lagi, Dana Pengurangan Subsidi BBM Dipertanyakan

Ahad 26 Apr 2015 06:00 WIB

Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Infrastruktur Jalan

Infrastruktur Jalan

Foto: Republika/Prayogi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Anggota Badan Anggaran DPR yang juga di Komisi IV DPR, Andi Akmal Pasluddin sangat kaget setelah membaca laman media yang menyebut Indonesia menerima pinjaman dari Cina sebesar 50 Miliar dolar AS atau setara Rp 625 triliun.

Andi pun mempertanyakan dana pengurangan subsidi BBM yang dulu disebut akan dialihkan ke pembangunan infrastruktur. Ia pun terheran-heran, kini melalui kementerian BUMN, pemerintah melakukan hutang kepada China Development Bank (CDB) sebesar lebih seperempat belanja negara dari APBN 2015.

"Lantas dikemanakan dana pengurangan subsidi BBM itu ..?”, tanya Ketua DPW PKS Sulawesi Selatan ini, berdasarkan rilis yang diterima ROL, Sabtu (25/4).

Lebih lanjut politikus PKS ini mengatakan, Pada tanggal 17 November 2014 di Media Nasional, Kementerian Keuangan menyebutkan pada kenaikan harga BBM subsidi akan menghemat Rp 100 triliun. Oleh pemerintah akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur terutama pertanian.

Namun hingga kini, publikasi dimulainya rencana dan progress pembangunan infrastruktur tidak dilakukan pemerintah. Yang dihembuskan oleh menkeu malah penyesalan negara jika pembangunan infrastruktur tidak segera di lakukan pada awal april lalu.

Dalih pemerintah, lanjut Andi Akmal, karena lemahnya pada eksekusi kebijakan yang dapat menghasilkan perbaikan. Dimana pemerintah membanding-bandingkan kejayaan pertumbuhan ekonomi tahun 2011 sebesar 6,5 persen, ketika pada saat itu negara belum beranjak menggalakkan pembangunan infrastruktur.

“Menyesalkan kebijakan pemerintah masa lalu untuk menutupi kelemahan roda pemerintah sekarang menjadi hal yang menjadi andalan”, ketus Andi Akmal.

Dengan kejadian pemerintah pinjam dana besar ke asing menurut Andi Akmal menunjukkan bahwa ternyata menaikkan harga BBM bersubsidi tidaklah menjawab berbagai persoalan. persoalan yang dimaksudnya antara lain, persoalan krisis energi kotor, persoalan daya beli masyarakat yang makin menurun, pertumbuhan ekonomi yang mengenaskan, nilai tukar rupiah terhadap dolar makin lemah.

Kemudian infrastruktur yang malah pinjam dana pembangunannya ke asing, keamanan negara yang mulai berkurang akibat masyarakat kurang makan sehingga begal meraja lela, dan masih banyak persoalan yang muncul sejak pemerintahan Jokowi – JK.

Atas dasar itu, ia meminta pemerintah, tunjukkan prestasi yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat terutama rakyat kecil yang hingga saat ini masih sengsara. Jangan cuma menunjukkan kegiatan yang hasilnya tidak terasa.

"Usai peringatan Konferensi Asia Afrika ini, jadikan moment bagi pemerintah untuk menghentikan pencitraan, tapi jadikan mulai saat ini untuk memikirkan rakyat kecil supaya lebih sejahtera secara merata sehingga angka kemiskinan di negara ini berkurang”, ucap Andi.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA