Wednesday, 20 Zulhijjah 1440 / 21 August 2019

Wednesday, 20 Zulhijjah 1440 / 21 August 2019

Dipimpin Jokowi, Kas Negara Kosong?

Jumat 07 Nov 2014 08:12 WIB

Red: Mansyur Faqih

 Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers seusai melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/10).   (Antara/Andika Wahyu)

Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers seusai melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (28/10). (Antara/Andika Wahyu)

REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Rektor Institut Bisnis dan Informatika (IBI) Darmajaya Lampung, Andi Desfiandi mengingatkan, kondisi ekonomi nasional saat ini memang sedang menghadapi masalah berat.

Dia menganalisis dan memperkirakan, kas negara saat ini bukan hanya kosong tapi minus akibat defisit keuangan terjadi dalam tiga tahun berturut turut.

Ia juga meyakini, untuk membayar kewajiban utang negara yang jatuh tempo, pemerintah akan meminjam lagi dengan mengeluarkan obligasi atau menarik pinjaman dari negara luar negeri.

"Posisi keuangan negara sedang dalam keadaan cukup berbahaya. Biaya tetap dan operasional termasuk biaya bunga semakin membengkak, sedangkan penerimaan negara tidak tercapai," ujarnya.

Belum lagi biaya modal yang tidak efektif dan dikorupsi. Sehingga biaya modal tersebut menjadi tidak produktif.

Andi menyarankan, pemerintah sekarang melakukan restructuring utang dan mengalihkan biaya yang tidak produktif menjadi produktif. Serta memangkas biaya ekonomi tinggi yang selama ini membebani anggaran pemerintah.

Menurut dia, memang seharusnya impor BBM itu dilakukan antara pemerintah dengan pemerintah (G to G). Kemudian menghapuskan perantara ekspor impor crude oil (minyak mentah), BP Migas dirasionalisasi, konversi BBM segera dilakukan, memotong jalur mafia migas dan penyelundupan BBM.

"Kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM, sehingga penyelundupan BBM tudak ada lagi dan mengalihkan subsidi tersebut ke infrastruktur serta sektor yang produktif agar dapat segera meningkatkan pendapatan masyarakat perlu juga dijalankan pemerintah," katanya.

Upaya lainnya adalah meningkatkan produksi minyak mentah, membangun kilang minyak, menyetop kebocoran produksi minyak yang selama ini terjadi dengan produksi riil lebih besar dari yang dilaporkan ke Pertamina/pemerintah.

"Semua upaya itu harus dilakukan untuk memperbaiki ekonomi nasional dan mengatasi masalah perekonomian yang kini mendera negara kita," demikian Andi Desfiandi.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA