Friday, 10 Sya'ban 1441 / 03 April 2020

Friday, 10 Sya'ban 1441 / 03 April 2020

Luhut: Kereta Jakarta-Surabaya Digarap Jepang, Bukan Cina

Selasa 03 Sep 2019 18:34 WIB

Red: Reiny Dwinanda

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan

Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Indonesia-Jepang belum tanda tangani MoU proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya akan digarap oleh Jepang. Sebelumnya, ia pernah menyebut Cina tertarik untuk ikut mengerjakan proyek transportasi massal tersebut.

Luhut ditemui di kantor Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa, menjelaskan dalam pertemuannya dengan China Railway Construction Corporation (CRCC) Limited, Senin (2/9), perusahaan itu menyampaikan kapasitas mereka dalam melakukan konstruksi transportasi massal. Ia pun menegaskan hingga saat ini Indonesia masih sepakat untuk menggarap kereta Jakarta-Surabaya dengan Jepang.

"Enggak, kemarin itu mereka menyampaikan punya kapasitas untuk kereta api, seperti kereta api cepat dan kereta api medium. Mereka punya itu," katanya.

CRCC, lanjut Luhut, juga mengaku ingin ikut menggarap proyek kereta Jakarta-Surabaya. Menurut dia, Cina memang cukup banyak membidik sejumlah proyek di Indonesia.

"Ya kalau pengin, semua pengen, tapi apakah kita mau terima, kan urusan kita," ujar Luhut.

Secara terpisah, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan Indonesia dan Jepang akan menandatangani nota kesepahaman dalam satu hingga dua pekan ke depan untuk kemudian secara formal memulai melakukan studi kelayakan (feasibility study/FS).

"Kamis (5/9) ini kami akan rapat di Kantor Wapres untuk membahas mengenai jadwal, cakupan, hingga segala sesuatu yang memperjelas dan mempercepat program ini," katanya.

Budi menuturkan bahwa sejauh ini memang belum ada kesepakatan resmi yang diteken antara Indonesia dan Jepang terkait kereta Jakarta-Surabaya. Studi kelayakan yang dilakukan pun masih sebatas kajian awal.

"Studi kelayakan sebenarnya sudah mulai, tapi formalnya dilakukan (setelah MoU) ini. Tapi waktunya (studi kelayakan) masih relatif panjang. Mereka (Jepang) minta pembebasan tanah sama FS dua tahun. Kita minta lebih pendek, kalau bisa satu tahun," katanya.

Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA