Senin, 14 Syawwal 1440 / 17 Juni 2019

Senin, 14 Syawwal 1440 / 17 Juni 2019

Kemenperin Fasilitasi Perjanjian Kerja Sama Industri dan SMK

Jumat 01 Mar 2019 02:24 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Bayu Hermawan

Pendidikan Vokasi Industri: Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (tengah) bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kanan) dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad (kiri) menekan tombol tanda diluncurkannya Program Pendidikan Vokasi Tahap II antara industri dengan SMK untuk wilayah Jateng-DI Yogyakarta di Demak, Jawa Tengah, Kamis (28/2/2019).

Pendidikan Vokasi Industri: Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (tengah) bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo (kanan) dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemdikbud Hamid Muhammad (kiri) menekan tombol tanda diluncurkannya Program Pendidikan Vokasi Tahap II antara industri dengan SMK untuk wilayah Jateng-DI Yogyakarta di Demak, Jawa Tengah, Kamis (28/2/2019).

Foto: Antara/Aji Styawan
Kemenperi telah memfasilitasi 4.293 perjanjan kerja sama antara industri dengan SMK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi 4.293 perjanjian kerja sama antara industri dengan SMK, dalam rangka program pendidikan vokasi yang mengusung link and match, hingga akhir Februari. Dari total perjanjian tersebut, setidaknya sebanyak 2.340 SMK dan 861 perusahaan terlibat.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, satu SMK dapat dibina oleh beberapa perusahaan sesuai kebutuhan dan kejuruan yang diinginkan. Adapun target pada tahun 2019, sebanyak 2.685 SMK dapat dibina atau menjalin kerja sama dengan industri. Sejak diluncurkan pada tahun 2017, program pendidikan vokasi ini telah menjangkau wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, hingga Sulawesi.

"Jadi, sudah kali kedua program vokasi ini diluncurkan untuk mencakup wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta, karena punya potensi besar dalam pengembangan industri manufaktur," ujar Airlangga dalam rilis yang diterima Republika, Kamis (28/2).

Pelaksanaan pendidikan vokasi yang link and match antara industri dengan SMK ini merupakan salah satu program yang diwujudkan secara konkret oleh pemerintah dalam upaya menyediakan satu juta tenaga kerja tersertifikasi sampai tahun 2019. Program lainnya adalah melalui pendidikan vokasi berbasis kompetensi dengan konsep dual system di seluruh unit pendidikan milik Kemenperin dan memfasilitasi pembangunan politeknik di kawasan industri.

Airlangga meyakini, ketersediaan SDM kompeten akan mendongkrak daya saing industri nasional. Terlebih, SDM yang memahami dan menguasai teknologi digital sesuai kebutuhan di era industri 4.0 saat ini. "Sehingga dapat memacu sektor industri kita agar lebih kompetitif di kancah global," ujarnya.

Sebagai benefit bagi perusahaan yang berperan aktif dalam pengembangan pendidikan vokasi, Airlangga menambahkan, pemerintah sedang menyiapkan skema insentif fiskal super deductible tax. Insentif ini berupa pengurangan penghasilan bruto sebesar 200 persen dari biaya yang dikeluarkan perusahaan.

Jadi, Airlangga memberikan contoh, ketika perusahaan yang membantu SMK melalui pemberian peralatan dan permesinan dengan investasinya senilai Rp 1 miliar, maka akan diberikan super deductible tax sebesar Rp 2 miliar dalam periode lima tahun. Selain itu, industri-industri ini juga akan difasilitasi insentif untuk inovasi yang besarnya sampai dengan 300 persen.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo Ganjar memberikan apresiasi kepada Kemenperin yang menginisiasi program pendidikan vokasi link and match dengan industri untuk meningkatkan keterampilan SDM di wilayahnya.

Menurutnya, saat ini merupakan saat untuk mengubah kurikulum dengan cepat karena industri bergerak cepat. "Kami (Jawa Tengah) siap untuk menjadi percontohan. Apalagi, para penyandang disabilitas juga dilibatkan," tutur Ganjar.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA