Tuesday, 13 Rabiul Akhir 1441 / 10 December 2019

Tuesday, 13 Rabiul Akhir 1441 / 10 December 2019

ICPI: Kontribusi Pariwisata ke Ekonomi Masih Kecil

Kamis 15 Aug 2019 07:34 WIB

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Friska Yolanda

 Karyawan menjaga salah satu toko kerudung muslimah di Thamrin City, Jakarta, Selasa (10/1).

Karyawan menjaga salah satu toko kerudung muslimah di Thamrin City, Jakarta, Selasa (10/1).

Foto: Republika/ Yasin Habibi
Pemasaran pariwisata halal dianggap tidak sesuai dengan sektor penunjang pariwisata.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pariwisata Indonesia saat ini dinilai masih kurang mendukung perekonomian negara, dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) masih berkisar 5,8 persen pada 2018. Menurut Ketua Ikatan Cendekiawan Pariwisata Indonesia (ICPI), Azril Azhari hal ini disebabkan oleh kurangnya peningkatan kualitas pariwisata di Indonesia.

Baca Juga

Ia memaparkan, daya saing pariwisata Indonesia lemah di beberapa hal yakni safety and security, healthy and hygiene, tourism information, dan environment sustainability. "Pemerintah lebih menargetkan kuantitas daripada kualitas. Padahal harus dilihat juga spend of money-nya, makanya kontribusinya rendah," ujar Azril Azhari kepada Republika.co.id, Rabu (14/8). 

Menurut Azril, saat ini lebih banyak wisatawan backpaker, sehingga tidak banyak memberikan dampak ekonomi ke sektor pariwisata. Pesatnya teknologi memang dapat membantu pemasaran pariwisata, namun umumnya sasarannya adalah wisatawan dari generasi milenial yang tidak banyak mengeluarkan uang.

Di sisi lain, pemerintah pun lebih banyak mengincar investor-investor besar, utamanya investor asing, sehingga tidak memberikan dampak signifikan kepada masyarakat. Padahal, kata Azril, sektor pariwisata seharusnya dikembangkan berbasis komunitas (community based). 

"Jatuhnya pariwisata sekarang ke investor atau orang kaya. Ini kesalahan pemerintah," imbuhnya.

Selain itu, lingkungan di Indonesia juga tidak terjaga dengan baik. Sehingga menjadi nilai minus bagi sektor pariwisata. 

Sementara itu, pemasaran pariwisata halal dianggap tidak sesuai dengan sektor penunjang pariwisata. Dengan menyebut wisata halal, kata Azril, seharusnya pemerintah telah memastikan semua aspek sudah halal, termasuk hotel. Namun hingga saat ini hotel yang baru mendeklarasikan diri sebagai hotel halal masih sangat sedikit.

"Harusnya diganti jadi wisata ramah Muslim (Muslim friendly tourism). Karena wisatawan Muslim pasti nanti akan kritis, ini wisata halal tapi tidak semuanya halal," jelasnya.

Dalam mengembangkan wisata ramah Muslim, ICPI telah bekerja sama dengan MUI untuk menjadikan Thamrin City pusat perbelanjaan ramah Muslim untuk wisata di ibu kota. Thamrin City telah disiapkan dengan fasilitas mushalla yang bersih di setiap lantai, serta terpisah antara wanita dan pria. Kebersihan toilet pun telah dijamin.

Pusat perbelanjaan tersebut dipilih karena tempatnya yang relatif nyaman dibandingkan Tanah Abang untuk memenuhi kebutuhan beribadah. Harga barang-barang pun dipastikan tidak jauh berbeda dibandingkan Tanah Abang. Thamrin City bahkan sudah cukup terkenal bagi wisatawan asal Malaysia dan Singapura.

"Ini proyek asosiasi kami, belum kerjasama dengan pemprov DKI. Harapannya ada kerjasama lalu pajaknya dikurangi," kata Azril.  

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA