Thursday, 17 Syawwal 1440 / 20 June 2019

Thursday, 17 Syawwal 1440 / 20 June 2019

Ombudsman Sarankan Pemerintah Audit Stok Beras

Ahad 23 Sep 2018 22:10 WIB

Red: Satria K Yudha

Sejumlah pekerja melakukan pengemasan beras di gudang Perum Bulog Subdivisi Regional (Drive) Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Kamis (20/9). Kepala Perum Bulog Sub Drive Meulaboh Ade Mulyani mengatakan stok beras di gudang Bulog Meulaboh mencapai 3.200 ton setelah penambahan jatah beras impor Vietnam sebanyak 2.000 ton.

Sejumlah pekerja melakukan pengemasan beras di gudang Perum Bulog Subdivisi Regional (Drive) Meulaboh, Aceh Barat, Aceh, Kamis (20/9). Kepala Perum Bulog Sub Drive Meulaboh Ade Mulyani mengatakan stok beras di gudang Bulog Meulaboh mencapai 3.200 ton setelah penambahan jatah beras impor Vietnam sebanyak 2.000 ton.

Foto: Syifa Yulinas/Antara
Diperlukan juga evaluasi stok beras di pasaran dan tempat penggilingan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ombudsman RI menyarankan dilakukannya audit terhadap posisi stok serta kapasitas seluruh pergudangan Perum Bulog. Audit diperlukan agar ada kejelasan informasi dan data terkait ketersediaan stok pangan nasional.

"Pemerintah harus lakukan audit stok Bulog, termasuk kapasitas gudangnya untuk mengetahui situasi sebetulnya seperti apa. Apakah memang stoknya berlimpah, apakah gudangnya cukup atau tidak," ungkap anggota Ombudsman RI, Ahmad Alamsyah Saragih, di Jakarta, akhir pekan ini.

Menurutnya, dari audit tersebut dapat terlihat dengan pasti berapa kapasitas gudang-gudang Bulog yang sesungguhnya. Selain itu, dapat diketahui juga berapa rata-rata produksi beras nasional yang masuk. 

Jika data stok sudah diketahui pasti, maka pemerintah bisa lebih tepat dalam menentukan kebutuhan beras yang harus diimpor. Selain itu, dia menambahkan, diperlukan juga evaluasi stok beras di pasaran dan tempat penggilingan. 

"Dari situ nantinya akan terlihat semuanya, berapa yang diserap dari petani, berapa stok di pasaran, dan berapa kebutuhan nasional. Kemudian dihitung kebutuhan impornya berapa. Karena impor ini kan untuk menutupi defisit neraca beras kita," tuturnya.

Alamsyah juga meminta kepada BPS untuk segera merilis hasil perhitungan data produksi beras yang telah dilakukan menggunakan metode kerangka sampling area (KSA). "Pastikan informasi dan data pangan terpublikasi dengan baik ke masyarakat," imbuhnya.

Terkait dengan polemik yang terjadi antara Dirut Perum Bulog, Budi Waseso dengan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, dirinya berharap agar koordinasi dan komunikasi antar lembaga lebih dikedepankan. 

"Sepertinya ada model komunikasi yang tidak clear, yang berawal dari pengambilan keputusan di rakortas. Di dalam sudah disepakati, tapi di luar saling sanggah," kata Alamsyah.

Oleh karena itu, dia meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengingatkan para pejabat untuk tidak menimbulkan kegaduhan, terkait kebijakan impor beras.

"Tegur menteri dan pejabat terkait yang tidak jelas, agar tidak merusak kepercayaan publik," katanya.

Terkait dengan kapasitas gudang Bulog, harusnya dapat menampung stok beras sebanyak 4 juta ton. Sementara sampai dengan saat ini, stok beras yang ada di gudang-gudang Bulog mencapai 2,4 juta ton. 

Kapasitas 400 ribu ton dalam keadaan perbaikan dan disewakan untuk kepentingan komersial. Sisanya, sebanyak 1,2 juta ton dijadikan sebagai cadangan untuk menampung pasokan beras dari produksi dalam negeri, jika terjadi panen raya.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA