Wednesday, 14 Zulqaidah 1440 / 17 July 2019

Wednesday, 14 Zulqaidah 1440 / 17 July 2019

Menteri Perdagangan: Impor Beras tidak Terkait Pemilu 2019

Senin 27 Aug 2018 16:35 WIB

Red: Nur Aini

Sejumlah pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam dari kapal di Pelabuhan Indah Kiat, di Merak, Cilegon, Banten, Selasa (10/7).

Sejumlah pekerja menurunkan beras impor asal Vietnam dari kapal di Pelabuhan Indah Kiat, di Merak, Cilegon, Banten, Selasa (10/7).

Foto: Antara/Asep Fathulrahman
Tahun ini pemerintah mengimpor beras 2 juta ton.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan bahwa keputusan impor beras tidak berkaitan dengan pesta politik Pemilu 2019. Tahun ini pemerintah mengimpor beras sebanyak 2 juta ton.

Menteri Enggar menjelaskan izin impor beras yang diberikan kepada Perum Bulog bertujuan untuk stabilisasi harga dan menjaga inflasi tetap di level 3,5 persen.

"Kita bukan hanya semata-mata bicara Pemilu, kita bicara inflasi, bicara harga yang naik tidak mungkin kita biarkan. Bulan apa pun tidak mungkin dibiarkan karena kita akan tetap menjaga inflasi 3,5 persen," kata Enggar usai Rapat Koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Senin (27/8).

Ia menegaskan pemerintah tidak akan membiarkan harga beras naik di atas harga eceran tertinggi (HET) beras medium sebesar Rp 9.450 per kilogram. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), per Senin (27/8), tercatat harga beras kualitas medium I sebesar Rp 11.700 per kilogram dan beras kualitas medium II sebesar Rp 11.600 per kilogram.

Adapun impor beras sebanyak 2 juta ton oleh Perum Bulog dilakukan secara bertahap. Sebanyak 500 ribu ton beras pada Februari 2018 dan 500 ribu ton pada Mei 2018. Sementara itu, sisa kuota impor 1 juta ton dilakukan sebelum akhir September 2018.

Enggartiasto mengungkapkan izin impor dikeluarkan berdasarkan keputusan dari Rapat Koordinasi (Rakor) yang melibatkan Kementerian Pertanian dan Perum Bulog pada April 2018. Ia menambahkan bahwa hingga akhir tahun Pemerintah tidak mengeluarkan izin impor beras tambahan. Hal itu karena volume tersebut dianggap cukup dengan asumsi bahwa serapan gabah dari petani lokal sesuai yang ditargetkan.

"Kita anggap cukup dengan asumsi produksinya juga berjalan baik. Yang pasti adalah kalau ketersediaannya cukup dan harganya sesuai dengan HET," kata Enggartiasto.

Sementara itu, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan bisa menyerap gabah hingga 10 ribu ton per hari. Target tersebut dua kali lipat dari realisasi saat ini yakni masih 5.000 ton per hari.

Direktur Pengadaan Bulog Bachtiar menjelaskan, tingkat penyerapan sampai 10 ribu ton per hari sempat terjadi pada periode Juli dan kembali turun pada bulan ini. "Kalau kita tetap menjaga stok, maka penyerapan dalam negeri juga bisa dimaksimalkan," tuturnya ketika ditemui usai rapat koordinasi di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (27/8).

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA