Saturday, 11 Jumadil Akhir 1440 / 16 February 2019

Saturday, 11 Jumadil Akhir 1440 / 16 February 2019

Pemerintah Evaluasi Operasional Tol Laut

Jumat 24 Aug 2018 18:21 WIB

Rep: Rahayu Subekti/ Red: Nur Aini

Kapal tol laut melintas di perairan Teluk Jakarta, Jakarta, Senin (23/7).

Kapal tol laut melintas di perairan Teluk Jakarta, Jakarta, Senin (23/7).

Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Evaluasi terutama pada dampak pelaksanaan tol laut terhadap disparitas harga barang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Operasional tol laut hingga saat ini sudah memasuki hampir empat tahun. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan pemerintah saat ini terus mengevaluasi pelaksanaan tol laut tersebut. 

"Evaluasi tol laut terus dilakukan baik dari sisi ketepatan jadwal, keandalan sarana prasarana pendukung di pelabuhan, konektivitas, biaya-biaya, efektivitas dan efisiensi penggunaan ruang muat untuk muatan berangkat dan muatan balik," kata Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Wisnu Handoko di Jakarta, Jumat (24/8). 

 

Dia mengatakan evaluasi juga dilakukan terhadap dampak pelaksanaan program tol laut. Hal itu terutama terhadap disparitas harga barang kebutuhan pokok dan barang yang penting. 

 

Wisnu mengatakan perbaikan akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan program tol laut. "Tentu untuk menjangkau dan mendistribusikan logistik ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (T3P)," kata Wisnu. 

 

Dia menuturkan paling tidak tol laut menjadi upaya untuk menjamin ketersediaan barang. Begitu juga dengan mengurangi disparitas harga untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. 

 

Wisnu mengakui saat ini masih dikeluhkan mengenai rendahnya tingkat keterisian kapal yang kembali dari kawasan timur Indonesia (KTI). Padahal, kata dia, pemanfaatan jasa tol laut untuk mendistribusikan hasil produksi masyarakat di KTI ke sentra pemasaran di Pulau Jawa lebih menguntungkan. "Ini lebih menguntungkan karena harga angkut yang relatif lebih murah dan juga dapat mendongkrak produktivitas dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas," tutur Wisnu.

 

Untuk itu, dia memastikan pemerintah terus mendorong para kepala daerah dan pelaku pasar, terutama di kawasan timur Indonesia untuk mengirimkan hasil industri dan potensi unggulan daerah melalui program tol laut. Langkah-langkah tersebut meliputi upaya pengadaan reefer container sebanyak 40 unit untuk muatan balik mengangkut ikan. 

 

Selain itu, Wisnu memastikan pemerintah juga mengupayakan mekanisme pemberian potongan biaya angkut untuk muatan balik. "Diskon ini untuk lima unit dry container dan lima unit reefer container pertama yang di-booking," ujar Wisnu. 

 

Meskipun ada diskon tersebut, Wisnu menegaskan tidak ada penambahan pagu subsidi. Selama ini, kata dia, dengan anggaran Rp 447 miliar, Kemenhub melakukan efisiensi dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu.

 

"Terbukti program tol laut angkutan barang bisa mengoperasikan 19 kapal dari target 15 kapal tahun 2018 ini. Bahkan kita masih akan menambah tiga kapal feeder lagi sebelum akhir tahun sehingga total 22 kapal," kata Wisnu.

 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES

In Picture: Konflik Lahan di Jambi

Jumat , 15 Feb 2019, 21:07 WIB