Sunday, 16 Sya'ban 1440 / 21 April 2019

Sunday, 16 Sya'ban 1440 / 21 April 2019

Ribuan Industri Pangan Rumahan di Sumbar Butuh Pengawasan

Rabu 25 Jul 2018 14:02 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Friska Yolanda

UMKM

UMKM

Foto: Antara/Irfan Anshori
Pemerintah daerah tengah menggodok peraturan terkait keamanan dan ketahanan pangan.

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Sedikitnya 4.000 pelaku industri pangan skala rumah tangga di Sumatra Barat (Sumbar) membutuhkan pengawasan dan pendampingan. Apalagi, sebagian produk pangan kemasan yang dipasarkan menyasar sekolah-sekolah dengan konsumennya adalah anak-anak. 

Minimnya pengawasan dikhawatirkan mengancam kesehatan anak-anak sekolah. Berdasarkan data BPOM tahun 2016, sebanyak 14,9 persen dari sampel pangan tercatat tidak memenuhi syarat. Angka ini hanya turun tipis dibanding sampel pangan tidak memenuhi syarat di tahun 2015 sebanyak 16,2 persen.

Menilik pembagian tugasnya, pengawasan makanan kemasan masuk ke kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Namun, BPOM tak bisa berjalan sendiri. Dalam mata rantai pengawasan dan pendampingan, pemerintah daerah (pemda) juga harus turun tangan sebagai pembuat kebijakan. 

"Dalam beberapa hal, penuntasan pengawasannya ada di pemda. Kami mencatat, baru 30 persen pengawasan yang ditindaklanjuti (oleh pemda)," jelas Deputi III BPOM Tetty Helfery saat membuka Rakor Ketahanan Pangan Sumbar, Rabu (25/7). 

Menurutnya, butuh koordinasi yang lebih baik antarinstansi di Sumatra Barat agar ketahanan dan keamanan pangan bisa terwujud. Sejumlah poin yang harus diperhatikan, di antaranya adalah kelayakan sanitasi industri pangan, pengetahuan pelaku usaha mengenai higienitas, dan penggunaan bahan-bahan yang dilarang. 

"Hal ini misalnya, berkaitan dengan ketersediaan air bersih. Dan urusannya tentu berkaitan dengan pemda," jelasnya. 

Masyarakat sebagai konsumen juga perlu diberikan edukasi mengenai keamanan pangan. Namun tantangannya saat ini, lanjut Tetty, adalah sasaran sosialisasi yang sebagian besar adalah generasi milenial. Kondisi ini membuat BPOM harus memutar otak untuk mengemas bentuk promosi yang cocok dengan targetnya. 

"Cara edukasi harus update sesuai zaman milenial. Kami siapkan program yang sesuai dan friendly. Pengawasan terhadap UMKM memang tantangan kita bersama," katanya. 

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno menambahkan, pihaknya akan mencoba lebih tegas dalam menindak 'penjahat pangan'. Bila selama ini kegiatan yang dilakukan lebih banyak bersifat promotif untuk masyarakat, pemda akan memulai langkah-langkah preventif yang di dalamnya juga termasuk penindakan hukum. 

"Kalau mereka (produsen pangan nakal) masih ngeyel, kami kenakan penegakan hukum," jelasnya. 

Mulai tahun 2018, Pemprov Sumbar mulai menggodok Peraturan Daerah (Perda) mengenai keamanan dan ketahanan pangan. Perda yang saat ini sedang dibahas dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumbar ini, nantinya juga akan menyinggung mengenai distribusi sayur dan buah-buahan yang mengandung pestisida, penggunaan zat warna dalam makanan, dan kandungan zat berbahaya seperti formalin dan boraks.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA