Sabtu, 8 Rabiul Akhir 1440 / 15 Desember 2018

Sabtu, 8 Rabiul Akhir 1440 / 15 Desember 2018

BI: Neraca Defisit karena Impor Infrastruktur

Rabu 04 Jul 2018 05:30 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) didampingi Deputi Gubernur Mirza Adityaswara (kanan) dan Erwin Rijanto (kiri) bersiap memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur di kantor pusat BI, Jakarta, Jumat (29/6).

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo (tengah) didampingi Deputi Gubernur Mirza Adityaswara (kanan) dan Erwin Rijanto (kiri) bersiap memberikan keterangan pers hasil Rapat Dewan Gubernur di kantor pusat BI, Jakarta, Jumat (29/6).

Foto: Republika/Prayogi
Impor untuk infrastruktur disebut mencapai 4 miliar dolar AS.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Melebarnya defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan Indonesia hingga pertengahan kuartal II/2018 tidak menunjukkan ekonomi Indonesia sedang overheating atau bertumbuh melebihi kapasitasnya.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara saat bertemu dengan pimpinan media massa di Jakarta, Selasa (4/7), mengatakan meningkatnya impor pada Mei 2018 juga karena kebutuhan pembangunan untuk ekonomi jangka panjang.

Mirza mengakui defisit neraca perdagangan Mei 2018 sebesar 1,52 miliar dolar AS dapat menambah defisit transaksi berjalan yang diperkirakan di atas 2,5 persen. Namun jumlahnya, kata Mirza, tidak melebihi tiga persen dari Produk Domestik Bruto, pada kuartal II 2018.

Sepanjang Januari hingga Mei 2018, defisit neraca perdagangan sebesar 2,38 miliar dolar AS. Dalam impor Januari-Mei 2018 itu, kata Mirza, terdapat impor untuk kebutuhan ekonomi jangka panjang yang antara lain adalah impor untuk pembangunan infrastruktur empat miliar dolar AS, impor pertahanan 1,1 miliar dolar AS, dan beras 400 juta dolar AS. "Jadi sebenarnya neraca perdagangan Januari-Mei yang defisit, kalau dikeluarkan impor infrastruktur di mana untuk pembangunan jangka panjang, neraca perdagangan indonesia itu surplus," ujar Mirza.

Mirza mengatakan dengan asumsi itulah, meskipun defisit neraca perdagangan dan transaksi berjalan meningkat, ekonomi Indonesia belum "overheating".

Selain itu, jika melihat indikator lain, seperti pertumbuhan kredit perbankan yang hanya naik 10,2 persen (yoy) per Mei 2018 dan 2,9-3 persen (ytd), ekonomi Indonesia masih dalam berproses untuk pulih, bukan proses yang menunjukkan agresivitas pertumbuhan.

"Kondisi ini berbeda dengan semester I/2013, saat itu impor tinggi, pertumbuhan kredit tinggi di atas 20 persen, harga properti juga tinggi. Jadi situasi semester I/2013 mungkin ekonomi yang sedang 'overheat'. Tapi sekarang tidak," kata Mirza.

Bank Sentral memproyeksikan ekonomi Indonesia tahun ini akan tumbuh 5,2 persen (yoy). Dengan melebarnya defisit neraca perdagangan, Mirza memperkirakan defisit neraca transaksi berjalan kuartal II di atas 2,5 persen PDB, tapi tidak melebihi tiga persen PDB. Defisit transaksi berjalan kuartal I/2018 tercatat sebesar 2,15 persen PDB.

Baca juga, Rupiah Melemah, Menkeu: Kita Seleksi Impor.

Sementara itu, Pemerintah berencana untuk lebih selektif dalam melakukan impor. Hal itu guna memperbaiki neraca transaksi berjalan yang masih mengalami defisit. Untuk diketahui, neraca transaksi berjalan defisit sebesar 2,1 persen terhadap PDB pada kuartal pertama 2018.

"Kita akan mulai meneliti kebutuhan impor, apakah itu memang betul-betul yang dibutuhkan untuk perekonomian Indonesia dan secara selektif akan meneliti siapa-siapa yang membutuhkan apakah itu dalam bentuk bahan baku ataupun barang modal," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di kompleks Parlemen, Jakarta pada Selasa (3/7).

Menkeu menjelaskan, pemerintah bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan akan terus mewaspadai kondisi yang terkait dengan dinamika nilai tukar maupun dari keseluruhan perekonomian. Salah satu hal yang dicermati adalah defisit neraca transaksi berjalan.

Oleh karena itu, pemerintah akan berkoordinasi untuk bisa memperbaikinya dengan mendukung ekspor dan mendorong pariwisata sebagai kegiatan yang bisa menghasilkan devisa untuk negara.

Hal itu menjadi respons pemerintah atas tren pelemahan rupiah yang terus terjadi meski BI telah menaikkan tingkat suku bunga acuan BI 7 Days Reverse Repo Rate hingga menjadi 5,25 persen.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES