Thursday, 24 Syawwal 1440 / 27 June 2019

Thursday, 24 Syawwal 1440 / 27 June 2019

Sri Mulyani: Tak Semua Infrastruktur Dibangun dari Utang

Kamis 31 Jan 2019 18:00 WIB

Red: Nidia Zuraya

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno bersama para pekerja proyek berswafoto usai meresmikan pengoperasian tujuh ruas jalan tol Trans Jawa di Jembatan Kalikuto, Kendal, Jawa Tengah, pada 20 Desember 2018.

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri BUMN Rini Soemarno bersama para pekerja proyek berswafoto usai meresmikan pengoperasian tujuh ruas jalan tol Trans Jawa di Jembatan Kalikuto, Kendal, Jawa Tengah, pada 20 Desember 2018.

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Pemerintah terus mengembangkan konsep KPBU sebagai sumber pembiayaan infrastruktur

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa sangat keliru jika pemerintah disebut mengandalkan utang untuk membangun infrastruktur. Karena, menurutnya, pemerintah sudah memiliki berbagai alternatif pendanaan dan kerja sama proyek yang sangat diminati investor.

Baca Juga

Di depan forum yang dihadiri pelaku pasar dan investor di Jakarta, Kamis (31/1), Sri Mulyani mengatakan pemerintah sudah mengembangkan skema pembiayaan proyek infrastruktur berdasarkan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Di dalam skema KPBU, terdapat berbagai konsep yang telah melahirkan pembiayaan untuk puluhan proyek infrastruktur. Misalnya, Sri Mulyani, mencontohkan konsep penjaminan proyek infrastruktur atau infrastructure guarantee yang digunakan untuk membiayai 22 proyek infrastruktur senilai Rp 200 triliun.

"Jadi kita sudah punya berbagai inovasi pembiayaan dari instrumen-instrumen ini. Sehingga, jangan sampai ada yang mengira bahwa pemerintah cuma membangun dari utang, utang, utang," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani merinci kembali konsep pembiayaan KPBU lainnya seperti pendanaan pengembangan proyek (project development fund) yang telah digunakan di 15 proyek senilai Rp 54 triliun. Kemudian, konsep pendanaan viability gap fund (VGF) yang diaplikasikan di tiga proyek senilai Rp 1,07 triliun dan juga konsep availaiblility payment yang sudah dilakukan di sembilan proyek senilai Rp 24,8 triliun.

"Jadi kami memiliki rekam jejak dan cerita yang baik dari berbagai pendanaan inovatif melalui instrumen ini. Kami juga dalam hal ini menggunakan lembaga khusus (spesial vehicle institution) untuk memfasilitasi seperti PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII)," paparnya.

SMI dan PII tersebut digunakan pemerintah untuk mengelola atau menjembatani kerja sama pemerintah dan swasta dalam KPBU, agar pihak swasta merasa lebih nyaman dan yakin terhadap kredibilitas pemerintah untuk membangun proyek infrastruktur.

"Kami ingin bisa menjembatani fleksibilitas dari sektor swasta sehingga mereka tidak memiliki alasan bahwa berhadapan dengan pemerintahan terutama Kemenkeu terlalu rigid dan terlalu sulit," ujarnya.

Pemerintah perlu mengembangkan konsep KPBU tersebut untuk memperluas sumber pembiayaan infrastruktur mengingat kebutuhan infrastruktur di Indonesia sangat besar.

Di kesempatan yang sama,  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membela Sri Mulyani. Luhut menjamin utang yang ditarik oleh pemerintah adalah untuk kebutuhan produktif. Utang juga diambil sangat hati-hati dan dilengkapi upaya untuk memitigasi segala risiko.

Luhut meminta tidak ada lagi fitnah dan hoaks mengenai utang ataupun terkait isu ekonomi dan sosial lainnya. "Menggunakan fitnah dan (isu) agama untuk menang itu tidak bagus," kata Luhut.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA