Rabu, 15 Jumadil Akhir 1440 / 20 Februari 2019

Rabu, 15 Jumadil Akhir 1440 / 20 Februari 2019

Menkeu: Belanja Negara 2019 Hampir Mencapai Rp 2.500 Triliun

Kamis 20 Des 2018 05:45 WIB

Red: Nidia Zuraya

Sejumlah menteri kabinert kerja Presiden Joko Widodo melangsungkan konferensi pers mengenai Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (16/8).

Sejumlah menteri kabinert kerja Presiden Joko Widodo melangsungkan konferensi pers mengenai Nota Keuangan serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (16/8).

Foto: Republika/Rahayu Subekti
Dana transfer ke daerah pada 2019 nilainya hampir sama dengan belanja di kementerian

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Pemerintah pada tahun 2019 akan meningkatkan seluruh belanja negara. Jumlah keseluruhan belanja negara pada tahun depan diperkirakan mendekati Rp 2.500 triliun.

"APBN adalah instrumen fiskal yang sangat penting untuk menggerakan perekonomian namun juga menggerakan pemerintahan dari pusat hingga daerah," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani saat meresmikan Gedung Keuangan Negara di Manokwari, Papua Barat, Rabu.

Untuk transfer ke daerah pada tahun depan, kata Sri Mulyani, nilainya hampir sama dengan belanja di kementerian dan lembaga. Dana Transfer ke daerah diantaranya diberikan dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (Fisik) serta dana desa.

Ia menyebutkan Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) yang diberikan Kementerian Keuangan untuk belanja kementerian dan lembaga, dana  transfer serta dana desa di Provinsi Papua Barat tahun 2019 meningkat menjadi Rp 28,34 triliun. Sebanyak Rp 7,3 triliun diberikan kepada kementerian/lembaga, sisanya untuk pemerintah daerah.

"Kami berharap ini bisa mendorong kemajuan Provinsi Papua Barat diberbagai bidang dan sektor. Melalui pembangunan dan pelayanan yang dilaksanakan pemerintah," katanya lagi.

Presiden Joko Widodo, kata Menkeu, menginginkan agar pembangunan di daerah tidak hanya dilakukan untuk infrastruktur fisik. Infrastruktur sosial seperti pemberdayaan dan pembinaan sumber daya manusia juga harus dilaksanakan.

"Presiden menginginkan, kualitas sumber daya manusia kita juga ditingkatkan, baik melalui pendidikan, kesehatan maupun jaring pengaman sosial. Ini yang menjadi salah satu prioritas presiden untuk tahun 2019," sebut Sri Mulyani.

Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan pihak swasta di seluruh daerah untuk memainkan peranya dalam membantu persoalan pemerintah, diantaranya menuntasan masalah angka pengangguran.

Swasta juga diminta membantu pemerintah dalam mendorong kesejahteraan  masyarakat serta menggerakan perekonomian di pusat juga daerah.

"Roda perekonomian diseluruh daerah tidak bisa hanya bergantung dengan dana APBN. Swasta juga harus memainkan peranannya dalam menciptakan lapangan kerja dan sebagainya," ujar Sri Mulyani.

Sumber : Antara
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA

 
 

IN PICTURES