Senin, 17 Sya'ban 1440 / 22 April 2019

Senin, 17 Sya'ban 1440 / 22 April 2019

SMK Pengangguran Tertinggi, Menperin: Butuh Program Vokasi

Selasa 06 Nov 2018 19:26 WIB

Rep: Adinda Pryanka/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyerahkan bantuan mesin dan pemeliharaan IKM kepada perwakilan IKM Tegal Manufacturing Parts di sela launching Program Pendidikan Vokasi Industri, di PT AIC, bawen, kabupaten Semarang, Jumat (21/4).

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyerahkan bantuan mesin dan pemeliharaan IKM kepada perwakilan IKM Tegal Manufacturing Parts di sela launching Program Pendidikan Vokasi Industri, di PT AIC, bawen, kabupaten Semarang, Jumat (21/4).

Foto: Republika/Bowo Pribadi
Menperin menyebut, belum semua anak SMK mengikuti program vokasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai, program vokasi dan link and match yang digagas pemerintah sejak dua tahun terakhir membutuhkan waktu untuk menampilkan hasil efektif. Ini yang menyebabkan tingkat pengangguran dari lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) masih tinggi, yakni 11,24 persen berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Senin (5/11). 

Airlangga menjelaskan, tingginya tingkat pengangguran dari lulusan SMK disebabkan mereka belum masuk dalam program vokasi maupun link and match yang dicanangkan pemerintah pada 2016. "Program baru efektif dua tahun, jadi belum semua anak SMK masuk dalam program ini," tuturnya ketika ditemui di Gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (6/11). 

Baca Juga

Karena baru berjalan dua tahun, Airlangga menambahkan, belum ada lulusan SMK yang merupakan hasil dari program vokasi. Oleh karena itu, menurutnya, hasil data BPS bukanlah lulusan SMK hasil program vokasi pemerintah. Hasil baru bisa terlihat pada 2019 atau 2020, ketika pendidikan SMK yang membutuhkan waktu tiga tahun sudah rampung. Airlangga menjelaskan, dalam menjalankan program vokasi, pemerintah juga membutuhkan fasilitas peralatan sebagai media pembelajaran. Sedangkan, anggaran tersebut baru dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2019. "Jadi, tidak bisa instan jalan," ujarnya.

Sebelumnya, BPS mencatat tingkat pengangguran terbuka tertinggi menurut pendidikan berasal dari jenjang pendidikan SMK sebesar 11,24 persen. Sementara itu, tingkat pengangguran terendah sebesar 2,43 persen terdapat pada penduduk berpendidikan sekolah dasar (SD) ke bawah.

Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, pemerintah sudah berupaya melakukan beberapa kebijakan untuk memperbaiki kurikulum SMK supaya lebih match dengan kebutuhan tenaga kerja yang ada. "Ke depan diharapkan lebih baik," ujarnya dalam konferensi pers, kemarin.

Secara keseluruhan, tingkat pengangguran terbuka menurut daerah sebesar 5,34 persen pada Agustus 2018. Jumlah ini turun 0,16 persen dibandingkan posisi Agustus 2017 yang sebesar 5,50 persen.

Menurut Suhariyanto, tingkat pengangguran terbuka adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Pengangguran pada Agustus 2018 tercatat sebesar 7 juta orang atau menurun 40 ribu orang dibandingkan Agustus 2017.

BPS mencatat, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan pada Agustus 2018 sebesar 6,45 persen atau tercatat lebih tinggi dibandingkan di perdesaan 4,04 persen. Dibanding dengan posisi Agustus 2017, tingkat pengangguran terbuka di perkotaan menurun 0,34 persen poin dan di perdesaan meningkat tipis 0,03 persen poin. Tingkat pengangguran di desa mengalami kenaikan menjadi 4,04 persen dari tahun sebelumnya sebesar 4,01 persen.

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA