Jumat, 14 Sya'ban 1440 / 19 April 2019

Jumat, 14 Sya'ban 1440 / 19 April 2019

Pemerintah Teken 78 Proyek Infrastruktur

Selasa 09 Okt 2018 17:14 WIB

Rep: Idealisa Masyrafina/ Red: Friska Yolanda

Spanduk ucapan selamat datang dalam beberapa bahasa bagi delegasi, peserta dan awak media yang hadir dalam Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 dipasang berjajar di salah satu sudut kawasan Nusa Dua, Bali, Senin (8/10).

Spanduk ucapan selamat datang dalam beberapa bahasa bagi delegasi, peserta dan awak media yang hadir dalam Pertemuan Tahunan IMF-World Bank Group 2018 dipasang berjajar di salah satu sudut kawasan Nusa Dua, Bali, Senin (8/10).

Foto: Antara/ICom/AM IMF-WBG/Wisnu Widiantoro
Proyek infrastruktur yang disepakati senilai 42 miliar dolar AS.

REPUBLIKA.CO.ID, BADUNG -- Sebanyak 78 proyek infrastruktur senilai 42 miliar dolar AS akan diteken oleh pemerintah dan investor dalam pertemuan tahunan International Monetary Fund-Bank Dunia (IMF-BD) 2018 pekan ini. Direktur Utama Mandiri Sekuritas, Silvano Rumantir merinci, dari sejumlah tersebut, sebanyak 20 proyek akan melibatkan 12 perusahaan badan usaha milik negara (BUMN).

"Ada 78 proyek dengan nilai peluang investasi sekitar 42,1 miliar dollar AS, yang akan ditindaklanjuti dengan penandatangan MoU Kamis ini. Ada 20 proyek dengan nilai 13 miliar dollar AS dan melibatkan tidak kurang dari 12 BUMN," ujar Silvano dalam Indonesia Investment Forum 2018 di Benoa, Bali, Selasa (9/10).

Menurut Silvano, ini sesuai dengan arah pemerintah ke depannya agar pembiayaan bukan hanya bergantung pada perbankan, tapi juga sumber lain. Misalnya, strategic partnership, project financing, dan pasar uang (capital market).

Dari 20 proyek yang akan ditandatangani hari Kamis ini, kata Silvano, hampir 80 persen merupakan strategic partnership, 18 persen project financing, dan sisanya pasar uang. Menurutnya, khusus untuk capital market, Menteri BUMN dan para BUMN sangat fokus untuk mendiversifikasi sumber-sumber pendanaan ke depannya. 

"Jadi, walaupun dari capital market, bukan hanya (pakai cara) tradisional seperti obligasi rupiah atau IPO, tapi inovasi lainnya. Baik yang bersifat utang maupun nonutang, sehingga rasio risiko utang ke depannya bisa tetap terjaga,"jelasnya.

Selain agar risiko utang bisa terjaga, diharapkan dengan ini pembangunan infrastruktur bisa terealisasi. Khususnya untuk infrastruktur, untuk pertama kalinya dana investasi infrastruktur (DINFRA) akan diluncurkan dalam minggu ini untuk Jasa Marga.

Dengan DINFRA ini, terdapat dua aset emas dalam produk yang sama, yakni pendapatan tetap atau utang dan ekuitas. DINFRA yang diterbitkan dengan basis surat utang akan digunakan untuk membiayai kembali m utang Jasa Marga yang akan jatuh tempo. Sementara itu, DINFRA yang berbasis ekuitas akan diterbitkan untuk modal pembangunan proyek-proyek jalan tol.

"Selain dari infrastruktur, ada beberapa lagi yang sedang kami eksplor, contohnya sekuritisasi. Yang sudah terjadi, kami sudah eksplor untuk bikin versi cross border supaya bukan hanya investor domestik, tapi luar negeri juga bisa kami attract untuk masuk ke pembiayaan tersebut," papar Silvano.

Sedangkan instrumen lainnya adalah green bond. Hal ini sejalan dengan fokus ke depan dari BUMN untuk meningkatkan environment fee friendly. 

  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA